Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skenario Pilpres PDI-P: Mega-Jokowi atau Jokowi Capres

Kompas.com - 29/01/2014, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membahas skenario calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam skenario bakal capres PDI-P.

Pembahasan pencapresan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo yang membuka rapat mengungkapkan beberapa skenario yang bakal mereka jalankan dalam Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres.

"Nama di internal yang selalu muncul dalam berbagai survei pilpres, siapa lagi kecuali Jokowi dan Bu Megawati," ungkap Tjahjo.

Skenario kedua, tambah dia, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi.

"Nah sekarang kalau koalisi, Jokowi pasangannya siapa, itu yang akan dipikir," lanjut Tjahjo.

Kedua skenario itu, lanjut Tjahjo, sangat bergantung pada hasil pileg. Oleh karena itu, untuk bisa menentukan capres ataupun cawapres, PDI-P masih menunggu hingga proses pileg selesai.

Dalam UU Pilpres, persyaratan ambang batas presiden ialah 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Tjahjo menambahkan, jika mesti berkoalisi, pihaknya ingin berkoalisi dengan partai yang mempunyai visi dan misi serupa dengan PDI-P. Oleh karena itu, PDI-P telah menjalin komunikasi dengan beberapa pimpinan partai.

"Kita sudah bertemu dengan Nasdem. Bu Mega berdialog intensif dengan Yusril (Izha Mahendra, Ketua Dewan Syuro PBB) sebelum keputusan MK (uji materi UU Pilpres), lalu Pak Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), kemudian Pak Hatta (Ketua Umum PAN), juga dengan Pak Suryadharma (Ketua Umum PPP)," pungkas Tjahjo.

Seperti diberitakan, selama ini PDI-P belum secara terbuka mengungkap bakal capres yang akan diusung. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat untuk menetapkan capres-cawapres menyebut pihaknya akan menetapkan capres setelah pileg.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas. Jokowi tak pernah mau mengomentari soal pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com