Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Survei Australia: PDIP dan Jokowi Jawara Pemilu 2014

Kompas.com - 19/01/2014, 16:08 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis


SINGAPURA, KOMPAS.com - Keunggulan PDIP dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak hanya terlihat di survei lembaga Indonesia. Survei yang diselenggarakan lembaga survei Australia, Roy Morgan, menempatkan keduanya sebagai jawara pemilihan umum.

Untuk calon presiden, survei Roy Morgan menempatkan Jokowi di posisi pertama dengan perolehan hingga 41 persen. Di urutan kedua, Prabowo Subianto meraup angka 15 persen, sedangkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terpaut tipis dengan perolehan 13 persen.

Nama lainnya hanya meraih satu digit suara. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, masing-masing meraih 6 persen dan 5 persen. Capres peserta Konvensi Demokrat, Dahlan Iskan meraup 5 persen.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyusul dengan masing-masing 2 persen. Dari seluruh responden yang disurvei, 11 persen di antaranya mendukung kandidat lain yang perolehan suaranya di bawah 1 persen dan 8 persen menyatakan rahasia.

Survei partai memperlihatkan bagaimana PDIP perlahan tapi pasti meninggalkan partai lain. PDIP memimpin dengan perolehan 29 persen, unggul dari Golkar dengan 21 persen.

Berbeda dengan sejumlah survei tanah air, Partai Demokrat masih mampu meraih 14 persen. Gerindra terpaut tipis dengan perolehan 12 persen. PAN, PKB, PKS, Hanura masing-masing meraih 5 persen. PPP 2 persen, dan PBB serta PKPI masing-masing0 persen.

Survei Morgan yang dirilis bulan ini diselenggarakan November 2013, dengan sampel proporsional 2.960 pemilih tersebar di 33 provinsi.

Pertanyaan survey yang diajukan adalah sebagai berikut, “Jika pemilu legislative dan pemilu presiden diselenggarakan sekarang, siapakah partai dan kandidat yang dipilih?”

Roy Morgan selama ini adalah lembaga yang paling akurat dalam memprediksi hasil pemilu Australia bulan September lalu, dan hanya berselisih 0,01 persen.

Peneliti Morgan Debnath Guharoy menganalisis fenomena melesatnya Jokowi telah mencapai level yang tidak pernah terbayangkan di demokrasi multipartai. Jokowi telah mendorong melesatnya suara PDIP.

Debnath menambahkan, dengan beberapa bulan lagi menjelang pemilu, kandidat lainnya sudah hampir kehabisan waktu untuk membangun image menyamai Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com