Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Didemo soal Sikap Rasial

Kompas.com - 10/01/2014, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul dituntut segera meminta maaf atas perilaku rasialnya. Hal itu disuarakan oleh puluhan orang yang menamakan kelompoknya Solidaritas Indonesia Timur (Solit) saat berdemonstrasi di depan Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

"Kami meminta Ruhut Sitompul segera meminta maaf," kata koordinator aksi Solit Abdul Syukur Sangadji saat ditemui di lokasi, Jumat.

Selain tuntutan permintaan maaf, kata Abdul, pihaknya juga meminta Badan Kehormatan DPR dan Fraksi Demokrat untuk memberikan sanksi tegas kepada Ruhut. Tuntutan yang diminta tak main-main, Solit ingin Ruhut dipecat sebagai anggota DPR.

"Kami juga minta BK DPR menyarankan Polda Metro Jaya agar kasus rasisme Ruhut dipercepat prosesnya. Apabila permintaan ini tak diindahkan, kami akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak lagi," pungkasnya.

Untuk diketahui, aksi yang dilakukan Solit merupakan aksi solidaritas atas kasus rasisme yang dilakukan Ruhut terhadap pengamat politik Boni Hargens. Sebelumnya, Boni telah melaporkan Ruhut ke Polda Metro Jaya.

Menurut Boni, Ruhut telah melalukan kekerasan non-fisik karena menyebutnya sebagai orang berkulit hitam. Hal itu dikatakan Ruhut saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di televisi nasional, Kamis (5/12/2013) lalu.

Laporan ini, menurut Boni, hanya upaya proses hukum dan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Boni mendesak Ruhut segera meminta maaf kepada masyarakat dan mencabut perkataan yang dianggapnya sebagai sebuah penghinaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com