Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gita Wirjawan Bidik Pemilih Golput di Medsos

Kompas.com - 10/01/2014, 07:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan, juga fokus kampanye melalui media sosial selain terjun ke lapangan bertemu masyarakat. Bagi Gita, jumlah golput di media sosial cukup tinggi sehingga perlu didekati untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Gita mengatakan, angka golput di Indonesia sangat tinggi. Dalam catatannya, sekitar 40 persen di antaranya aktif di media sosial. Rata-rata usia mereka masih muda, atau malah masuk dalam pemilih pemula yang skeptis bahwa pemilu mampu membawa perubahan dan menentukan kemajuan sebuah bangsa.

"Saya nggak ingin mereka golput. Jangan golput, coblos siapa pun nggak apa-apa, tapi jangan golput," kata Gita saat berkunjung ke redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Gita menyampaikan, selama menjadi kandidat Konvensi Demokrat, ia dan timnya terus memonitor tingkat dukungan publik untuk dirinya. Hasil kampanye selama ini, kata dia, popularitasnya naik, dan masyarakat yang percaya kepadanya di media sosial seperti Twitter atau Facebook juga meningkat tajam.

Gita membanggakan fan page Facebook-nya yang tembus angka 1 juta pengikut. Atas hasil itu, ia tak terlalu menggubris hasil survei yang dibeberkan banyak lembaga bahwa elektabilitasnya masih sangat rendah. Baginya, survei dapat bergerak dinamis, dan bukan merupakan tolok ukur utama yang menentukan dalam sebuah pemilu.

"Sekarang lebih banyak rakyat yang mengenal saya. Dua bulan lalu, tim internal saya mengatakan popularitas saya masih belasan persen, sekarang sudah naik ke 55 persen," kata Menteri Perdagangan itu.

Gita menambahkan, tiga hal yang ditawarkannya kepada masyarakat adalah komitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat, berdialog bersama dan memberi solusi, serta memastikan tak ada rakyat yang tertinggal saat bangsa akan maju ke depan. Menurutnya, hal itu sangat berkorelasi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Slogan yang diusung mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu adalah "dari rakyat untuk rakyat". "Ini demokrasi, mencerminkan suara mayoritas, tapi tidak meninggalkan suara minoritas," pungkasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com