Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin Dukung Denny Laporkan Jubir PPI

Kompas.com - 09/01/2014, 11:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, upaya pelaporan ke polisi yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod merupakan urusan pribadi. Amir mendukung langkah Denny.

"Saya kira itu masalah pribadi, hak pribadi Denny Indrayana. Saya membenarkan ya atas apa yang dilakukan," kata Amir saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kamis (9/1/2014).

Menurut Amir, sikap yang ditunjukkan wakilnya merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada semua pihak agar tidak mudah membuat pernyataan tak berdasar. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan akan menjatuhkan kredibilitas seseorang jika apa yang dikatakannya tersebut tidak benar.

"Saya kira yang dilakukan Denny ini adalah langkah untuk mendidik masyarakat agar jangan dengan gampang dan mudah menyampaikan berita bohong, yang tidak hanya dengan mudah mencederai kredibilitas seseorang," ujarnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana tak menerima permintaan maaf yang disampaikan Ma’mun Murod. Menurut Denny, permintaan maaf itu tidak tulus. Denny tetap berencana melaporkan Ma’mun ke polisi. Menurut Denny, Ma’mun sendiri tidak dapat membuktikan bahwa ia dan Bambang pernah menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Meski meminta maaf, Ma’mun tetap akan mencari kebenaran informasi yang didapatnya. Sebelumnya, Ma’mun dan Tri Dianto menuding Denny dan pimpinan KPK Bambang Widjojanto pernah ke Cikeas. Kedua loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber yang dapat dipercaya.

Menurut Ma’mun, sumber itu juga menyebut Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan beserta istrinya Inggrid Kansil. Bambang dan pihak Istana juga telah membantah tuduhan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com