Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Melorot, Apa Komentar PDI-P?

Kompas.com - 09/01/2014, 09:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Desember 2013 tidak menunjukkan korelasi positif antara elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang terus meroket dan elektabilitas PDI Perjuangan (PDI-P). Elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih ini bahkan dalam survei tersebut justru menurun.

Apa kata PDI-P? Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, elektabilitas Jokowi tinggi karena dihadapkan pada pilihan figur. Saat ini, pemilih di Indonesia masih sangat bergantung pada figur yang ditawarkan.

"Karena ditawarkan ada nama Pak Jokowi, jadi masyarakat lebih jelas memilihnya. Kalau partai kan belum menentukan figur yang diusungnya siapa, jadi sangat wajar tidak berpengaruh," ujar Eriko saat dihubungi, Kamis (9/1/2014).

Eriko menuturkan, pemilih PDI-P juga masih banyak yang merupakan massa mengambang. Saat elektabilitas PDI-P turun dari 23,6 persen pada bulan Juni 2013 menjadi 21,8 persen pada bulan Desember 2013 versi survei Litbang Kompas, menurut dia, itu diakibatkan larinya pemilih dari massa mengambang ini.

"Bisa jadi dari ribuan itu ada 10-30 orang yang masih swing voter," kata Eriko.

Anggota Komisi V DPR itu mengaku yakin jika PDI-P sudah mendeklarasikan pasangan capres-cawapres, akan ada korelasi kuat antara elektabilitas kandidat dan partai. Meski demikian, Eriko memastikan PDI-P tidak akan terburu-buru dalam menetapkan pasangan capres-cawapres.

"Survei ini pasti akan dievaluasi oleh Ketua Umum (Megawati). Tapi, tidak juga menjadikan kami terburu-buru mengambil keputusan. Saat ini, kami masih menunggu masukan dari struktur dan anggota kami di daerah," ucapnya.

Megawati, diyakini Eriko, sudah memiliki pertimbangan matang dalam memilih calon pemimpin Indonesia. Dia menjelaskan, lamanya PDI-P menentukan capres karena tidak ingin salah dalam mencari pemimpin Indonesia.

"Bu Mega itu sudah mengalami hal-hal yang tidak pernah kita alami, mulai dari masa Bung Karno, sampai sekarang. Jadi, bagi Bu Mega, menetapkan capres bukanlah perkara ini kepentingan PDI-P, tapi soal bangsa," ujar Eriko.

Seperti diberitakan, dukungan untuk Jokowi terus melejit seandainya pemilu digelar hari ini. Bila suara Jokowi melompat berlipat kali dalam rentang waktu setahun, 2012 hingga 2013, perolehan dukungan untuk PDI-P justru melorot pada paruh kedua perjalanan survei.

Padahal, hingga setengah perjalanan 2013, partai ini mampu memikat para pemilih rasional untuk memilihnya jika pemilu digelar saat itu. Pada Desember 2012, rilis pertama rangkaian survei Kompas mendapatkan dukungan untuk PDI-P pada kisaran 13,3 persen. Angka tersebut melompat menjadi 23,6 persen pada putaran kedua survei yang dipublikasikan pada Juni 2013. Lonjakan ini berdasarkan data survei tersebut berasal dari kalangan pemilih rasional.

Sayangnya, bila tren peningkatan dukungan suara untuk Jokowi terus berlanjut hingga putaran ketiga survei yang pelaksanaannya rampung pada Desember 2013, arus dukungan untuk PDI-P justru seolah mampat. Jangankan tetap, survei ketiga malah mendapatkan penurunan suara dialami partai ini. Dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen pada survei ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com