Jhony Allen Bantah Ada Politik Uang Tim Sukses Anas

“Kalau saya pimpin, tidak ada politik uang,” kata Jhony di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2014) seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang yang menjerat Anas.

Dia juga meragukan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaidi Marasabessy yang mengaku menerima laporan dari sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) mengenai bagi-bagi uang yang dilakukan tim sukses Anas. Menurut Jhony, saat kongres berlangsung, Suaidi belum menjadi politikus Partai Demokrat.

“Beliau tidak mengikuti kongres, karena beliau kan waktu kongres itu belum,” tuturnya.

Jhony juga mengaku tidak tahu mengenai pembagian BlackBerry (BB) oleh tim sukses Anas saat penyelenggaraan kongres berlangsung. Kendati demikian, dia mengakui adanya sejumlah uang transportasi dan akomodasi yang dibagi-bagikan kepada sejumlah ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat. Dia juga menegaskan kalau pembagian uang transportasi dan akomodasi tersebut diperbolehkan.

“Saya bilang money politics, tidak boleh, tapi kalau soal ongkos, akomodasi, Anda mengundang, katakanlah tamu, wajar kan disiapkan akomodasinya, wajar juga disiapkan makanannya,” ujar Jhonny.

Saat ditanya dari mana asal uang yang dibagi-bagikan untuk transportasi dan akomodasi tersebut, Jhony menjawab bahwa hal itu bukan urusan dia.

Saat Kongres 2010 berlangsung, Jhony mengaku bertugas mengurusi materi persidangan. Dia juga menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai steering committee yang juga bertugas mempersiapkan materi persidangan saat Kongres berlangsung.

Ditanya apakah Ibas juga mengetahui soal aliran dana pemenangan Anas dalam Kongres 2010 tersebut, Jhony menjawab, “Sekali lagi, SC (steering committee) itu persiapkan materi persidangan, di luar itu bukan tugas dia.”

KPK memeriksa Jhony sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Anas. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami aliran dana ke Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas. Dalam dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya.

Uang itu selanjutnya digunakan sebagai keperluan kongres untuk pendukung Anas antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil, membeli handphone BlackBerry, menjamu para tamu, dan untuk hiburan.

Untuk mendalami dugaan itu, KPK telah memeriksa sejumlah kader Demokrat lainnya untuk diperiksa sebagai saksi, di antaranya Sutan Bhatoegana, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan, Marzuki Alie, Mahyuddin, Benny K Harman, TB Silalahi, dan Ahmad Mubarok. Hari ini, KPK juga memeriksa kader Demokrat lainnya, yakni Mirwan Amir dan Gede Pasek Suardika sebagai saksi bagi Anas.