Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Tak Mau Tanggapi Somasi Pengacara SBY ke Sri Mulyono

Kompas.com - 29/12/2013, 09:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, enggan menanggapi somasi Palmer Situmorang yang mengatasnamakan sebagai pengacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya.

Palmer melayangkan somasi kepada Sri Mulyono, kolega Anas Urbaningrum di kepengurusan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikannya karena tulisan di Kompasiana.

"Oh ya, mengenai hal itu tanya saja langsung ke Pak Sri Mulyono saja ya," kata Anas usai menghadiri haul ke-4 Gus Dur di Ciganjur, Sabtu (28/12/2013) malam.

Anas hadir bersama sejumlah koleganya di kediaman Gus Dur sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 22.30 WIB, Anas nampak meninggalkan kediaman Gus Dur.

Sejumlah awak media yang telah menunggunya pun bergegas mengerumuninya untuk mempertanyakan perihal somasi yang dilayangkan Palmer Situmorang.

Tak puas dengan jawaban Anas yang hanya melemparkan lagi ke Sri Mulyono, wartawan pun kembali mempertanyakan sikapnya atas somasi tersebut. Namun, lagi-lagi wartawan harus dikecewakan dengan jawaban pendiri PPI tersebut.

“Enggak ada. Enggak ada tanggapan saya,” ujarnya seraya berjalan menuju mobilnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Palmer melayangkan somasi terhadap Sri Mulyono. Somasi tersebut dilayangkan terkait tulisan Sri di Kompasiana berjudul “Anas: Kejarlah Daku kau Terungkap” yang bercerita kronologi penyingkiran Anas dari Partai Demokrat menurut versinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com