Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arbi Sanit: Rhoma Itu Pemimpin Dangdut, Bukan Pemimpin Politik

Kompas.com - 14/12/2013, 15:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, peluang Rhoma Irama pada Pemilihan Presiden 2014 sangat kecil. Menurutnya, popularitas Rhoma hanya sebagai penyanyi dangdut, bukan politisi. Menurut Arbi, rendahnya elektabilitas dan popularitas Rhoma sebagai calon presiden tergambar dari hasil sejumlah lembaga survei.  

"Apa alasannya orang milih dia (Rhoma) kecuali dia artis. Orang-orang itu saja yang milih dia. Ya pasti enggak akan menang," kata Arbi, saat dijumpai di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Dalam dunia musik, kata Arbi, Rhoma bisa saja mengklaim diri sebagai raja dangdut. Namun, di dunia politik, menurutnya, Rhoma hanya beruntung karena memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh atau pimpinan partai sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat pada skala yang lebih besar.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Rhoma Irama
"Pemimpin dangdut bukan pemimpin politik. Dia (Rhoma) tidak mampu mengurusi negara," kata Arbi.

Seperti diketahui, Rhoma berkeinginan maju sebagai calon presiden. Ia pun tak main-main. Pada Sabtu (14/12/2013) ini, Rhoma meresmikan Posko Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri) di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Peresmian itu dihadiri Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Helmy Faizal, ratusan orang dari kalangan ulama, kader PKB, dan Komunitas Fans Rhoma dan Soneta (Forsa).

Dalam pidatonya, Rhoma bercerita bagaimana ia bisa maju sebagai capres. Menurutnya, ia sudah diminta menjadi capres sebelum Pemilu 2004, dan "dilamar" sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2009. Namun, Rhoma mengaku menolak semua tawaran itu karena belum berkeinginan maju ke panggung politik nasional. 

Kemudian, kata Rhoma, ia kembali diminta menjadi capres tahun 2011 oleh sekelompok orang yang menamakan diri Tim 9. Kali ini, tanpa diberi waktu berpikir, Rhoma dipaksa untuk menerima.

Rhoma menjelaskan, ia mau maju dalam pemilihan presiden karena menilai, kondisi Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Indikatornya, kata dia, setiap hari ada berita konflik horizontal, saling hujat antar-elite, kriminalitas, serta korupsi. Setelah mendeklarasikan diri sebagai capres, lanjutnya, dukungan dari berbagai kalangan semakin bertambah. Akhirnya, kata dia, Muhaimin mendatanginya pada 2 Maret 2013. Muhaimin menyatakan PKB akan mendukung jika Rhoma ingin maju sebagai bakal calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com