Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Buyung Calon Dewan Etik MK

Kompas.com - 29/11/2013, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik Hakim Konstitusi Slamet Effendi Yusuf mengungkapkan nama pengacara kondang Adnan Buyung Nasution masuk bursa calon anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi.

"Dari nama-nama calon yang didaftarkan salah satunya Pak Adnan Buyung Nasution," kata Slamet seperti dikutip dari Antara, Jumat (29/11/2013).

Slamet mengatakan, selain Adnan Buyung, nama-nama lain yang turut didaftarkan masyarakat ialah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tuti Alawiyah, Rohaniawan Romo Muji, serta mantan anggota DPR Aisyah Aminy.

Lantaran nama-nama itu didaftarkan, kesediaan mereka apabila terpilih nanti, kata dia, masih perlu dikonfirmasi. "Jika memang mereka terpilih, tentu kita tanyakan lagi apakah mereka bersedia atau tidak karena mereka didaftarkan bukan mendaftarkan diri," katanya.

Sebelumnya, Slamet menyampaikan bahwa nama-nama calon Dewan Etik, baik yang didaftarkan maupun mendaftarkan diri, berjumlah sekitar 40 orang. Pihaknya akan segera melakukan sosialisasi nama-nama itu melalui media iklan agar bisa memperoleh respon publik.

Pada tanggal 5 Desember 2013, tiga anggota Pansel bersama Sekjen MK akan berkumpul lagi untuk membahas respons masyarakat terhadap nama-nama calon yang ada. Selanjutnya, tanpa keterlibatan pihak MK, anggota Pansel akan memilih tiga anggota Dewan Etik MK.

Kriteria anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan MK, antara lain terdiri dari tiga orang, yakni mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka harus memenuhi persyaratan, antara lain jujur, adil, tidak memihak, memiliki usia paling rendah 60 tahun, berwawasan luas dalam etika hakim, serta memiliki integritas.

Mahkamah Konstitusi memutuskan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menjadi pengawas internal hakim konstitusi, pasca-kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com