Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tujuh Kandidat Capres Tangguh Versi Ical

Kompas.com - 22/11/2013, 12:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menyinggung kandidat calon presiden partai lain yang, menurutnya, akan menjadi pesaing tangguh pada Pilpres 2014. Mereka adalah Joko Widodo, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, Dahlan Iskan, Pramono Edhie Wibowo, dan Mahfud MD.

"Mereka itu bukan hanya pesaing tangguh, tetapi mereka juga menginginkan hal yang sama, yaitu kemajuan bangsa Indonesia yang lebih membanggakan lagi," ujar Ical dalam pidatonya di acara Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Ical yakin di antara para kandidat itu akan muncul seorang presiden yang mumpuni. Siapa pun yang kalah dalam kompetisi, kata Ical, harus mengucapkan selamat kepada kandidat yang menang.

Ical berseloroh, jika ternyata dirinya gagal dalam Pilpres 2014, ia masih bisa mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2019. "Kalau napas masih panjang, silakan mencoba lagi pada pemilu lima tahun lagi," kata Ical yang disambut gelak tawa para peserta Rapimnas.

Menurut Ical, pilpres bukanlah pertarungan tokoh atau aktor politik. Pilpres, sebutnya, bukan perebutan ego untuk kekuasaan.

"Pemilu adalah pertaruhan jutaan nasib anak-anak Indonesia, pertaruhan nasib generasi muda Indonesia untuk mendapat pendidikan lebih maju," ucapnya.

Menurut Ical, hal itulah yang kemudian menjadi motivasinya bekerja keras keliling Indonesia, meski pencalonannya sebagai presiden dikritik banyak pihak. "Semua ini memang tidak mudah tanpa ada restu dari saudara semua," kata Ical.

"Saya akan bertanya langsung ke saudara-saudara, para kader Golkar, siapkah saudara-saudara perjuangkan kandidat capres Partai Golkar?" teriak Ical. "Siap!" sahut ratusan peserta Rapimnas.

Seperti diberitakan, Ical ditetapkan sebagai bakal capres dalam Rapimnas Golkar di Bogor pada 2012. Namun, kepastian penetapan capres tentunya melihat hasil pileg yang digelar pada April 2104. Jika tak cukup memenuhi syarat ambang batas pengusungan pasangan capres-cawapres, parpol mesti berkoalisi. Akhirnya, penetapan capres bisa saja berubah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com