JAKARTA, KOMPAS.com  Keputusan Partai Golkar mengusung Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden 2014-2019 dinilai kontraproduktif. Pencalonan itu juga masih ditanggapi pesimistis kalangan internal partai, apalagi diduga ikut berpengaruh terhadap suara Golkar.

Suhardiman, pendiri Golkar, Kamis (21/11/2013), di Jakarta, menyarankan Aburizal Bakrie untuk tidak bereksperimen dan mencalonkan diri sebagai presiden. Secara sosiologis historis, presiden yang terpilih adalah orang Jawa. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia adalah suku Jawa. Hal itu, katanya, pasti diketahui partai politik lain. Karena itu, pilihan tidak tepat tersebut akan menjadi bahan tertawaan.

Di sisi lain, diyakini pencalonan Aburizal akan menurunkan perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2014. ”Soal sampai berapa persen pengaruhnya, saya tak bisa mengukur,” tuturnya.

Karena itu, sebagai satu-satunya pendiri partai berlambang pohon beringin yang masih hidup, Suhardiman tidak bosan mengingatkan Aburizal untuk tidak maju dalam pemilu presiden. ”Sudahlah, mundur saja. Jadi king maker saja. King maker jangan dianggap remeh,” ujar Suhardiman.

Menanggapi peringatan itu, DPP Partai Golkar bergeming. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga, kemarin, menilai masukan itu tak berapa banyak dan suaranya tak persis demikian negatif. Justru suara-suara negatif itu memperkuat motivasi ARB (inisial Aburizal Bakrie dalam pencalonan presiden) untuk memenangi pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kalaupun ada hasil survei yang menyebutkan elektabilitas masih belum setinggi yang diharapkan, strategi dan rencana untuk memenangi pileg dan pilpres dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar yang dimulai hari Jumat sampai Sabtu (22-23/11/2013).

Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Nurdin Halid menambahkan, rapimnas sekaligus menjadi upaya konsolidasi dan mencapai target suara. Sebab, akan dipaparkan berbagai aspek untuk mengamankan target dan suara yang sudah diperoleh. Taktik dan strategi, baik untuk pileg maupun pilpres, juga dibicarakan, termasuk hasil survei terakhir.

Terkait munculnya nama-nama kader Partai Golkar yang disebut sebagai capres ataupun cawapres alternatif, menurut Theo, tidak akan berpengaruh pada keputusan Rapimnas III yang menetapkan Aburizal sebagai capres. Elektabilitas Aburizal diklaim selalu masuk tiga besar. Namun, belajar dari masukan- masukan peserta rapimnas dan badan-badan di daerah, akan diupayakan peningkatan elektabilitas.

Kalaupun tidak mencapai target 25-30 persen suara pada pileg, kata Theo, ini menjadi tanggung jawab seluruh pengurus dan kader, termasuk calon anggota legislatif Partai Golkar. Tidak ada yang akan disalahkan. Karena itu, semestinya tidak menimbulkan ketidakpercayaan kepada Aburizal.

Selain itu, kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, keputusan menetapkan Aburizal sebagai capres diambil secara demokratis dan berdasarkan hasil survei. Keputusan ini juga mengikat semua kader Partai Golkar. Karena itu, semua harus memperjuangkannya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dinilai layak sebagai cawapres mendampingi Aburizal. Selain berasal dari partai menengah yang ideal dijadikan mitra koalisi Partai Golkar, Muhaimin juga memiliki banyak pendukung di Jawa Timur.

”Menurut saya, Muhaimin adalah calon potensial untuk cawapres (Aburizal),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam diskusi Politik Beringin Menjelang Rapimnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Aburizal perlu memilih pendamping dari Jatim karena ia masih memiliki persoalan di provinsi tersebut. Selain itu, faktor suku juga menjadi pertimbangan. Muhaimin berasal dari suku Jawa. Muhaimin dianggap berpotensi karena berasal partai menengah. Partai Golkar, menurut Qodari, idealnya berkoalisi dengan partai menengah.

Besar kemungkinan Partai Golkar akan menduduki dua besar pemenang pileg. ”Koalisi biasanya antara partai besar dan menengah. Dengan demikian, idealnya Partai Golkar berkoalisi dengan partai menengah, seperti PKB, PAN, PKS, dan PPP,” ujarnya.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, keputusan untuk menetapkan Aburizal sebagai capres adalah keputusan rapimnas sehingga keputusan itu pun bisa dikoreksi dalam rapimnas.

Saat ini, ada pengurus yang meminta pencalonan Aburizal dievaluasi. Namun, permintaan itu berasal dari kalangan yang tak memiliki hak suara. Hajriyanto menjelaskan, pemilik suara dalam rapimnas adalah pengurus DPD I Partai Golkar tingkat provinsi. Namun, sampai sekarang, tak ada DPD I yang mengusulkan agar pencalonan Aburizal dievaluasi. (INA/NTA)