Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Hakim MK Jangan Tampil di Publik

Kompas.com - 18/11/2013, 12:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan, hakim konstitusi seharusnya tidak muncul di publik dan media. Menurut Sidarto, meskipun sepele, sering tampil di publik dapat merendahkan kredibilitas para penjaga konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Sidarto saat memberi sambutan dalam dialog "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga" di Jakarta, Senin (18/11/2013).

Sidarto membandingkan hakim konstitusi di Indonesia dan hakim konstitusi di luar negeri. Tanpa menyebut negara, ia mengatakan, "Kalau di luar negeri sana, hakim konstitusi itu yang terdengar cuma ketukan palunya saja. Tapi ketukan itu sangat berwibawa," ujar dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, meski tak tampil di publik, putusan MK di luar negeri sangat dihormati. "Tidak ada yang berani protes (putusan hakim konstitusi). Kalau sudah diputus, semuanya akan menghormati. Semuanya akan bilang, 'Oh yes, my Lord'," tambahnya.

Keadaan tersebut, menurut Sidarto, berbanding terbalik dengan kondisi hakim konstitusi di Indonesia yang gemar tampil di hadapan publik. Terlepas dari kasus dugaan suap yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar, kata dia, sering tampilnya hakim konstitusi di publik telah menurunkan wibawa hakim konstitusi.

"Jadi kalau orang luar melihat hakim di sini pasti kaget. Kok hakim bisa ya seperti itu? Karena di negara mereka tidak ada seperti itu," pungkas Sidarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com