Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: KPK Sudah Punya Daftar Penerima Suap Proyek Gedung DPR

Kompas.com - 15/11/2013, 10:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah memiliki daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menerima suap terkait proyek Gedung DPR. Hal ini yang membuat Ketua DPR Marzuki Alie tidak akan mengungkap para penerima suap itu kepada publik.

"KPK sudah punya daftar, tidak perlu saya bicara," ujar Marzuki saat dihubungi Jumat (15/11/2013).

Marzuki mengaku saat dirinya diperiksa KPK pada bulan Oktober lalu, dia ditanya soal adanya pengeluaran uang BUMN untuk proyek Gedung DPR. Uang ini ditengarai adalah suap untuk para anggota dewan.

"Jumlahnya sangat besar. Tanya saja ke KPK," ucap Marzuki.

Karena KPK sudah memiliki sejumlah bukti dan data, Marzuki menyatakan, dia tidak akan berinisiatif membuka para penerima itu. Marzuki mengaku tidak mau membuat kegaduhan politik baru karena dia tidak menyadari tidak memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Tidak ada fakta hitam putih. Saya tidak pegang faktanya kalau disampaikan besok bisa saja menjadi terbalik dan mereka tidak mengaku," sebutnya.

Marzuki Alie sebelumnya mengaku mengetahui adanya suap dalam proyek Gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun tersebut. Hal ini diketahuinya setelah ada fraksi yang protes kepadanya karena menerima uang yang sedikit dari proyek itu. Marzuki pun memanggil pimpinan PT Adhi Karya yang menjadi pelaksana proyek itu.

Marzuki mencium adanya permainan antara kontraktor dan anggota dewan. Dia juga sempat diperiksa KPK pada akhir Oktober 2013 lalu terkait dugaan korupsi proyek Gedung DPR. Proyek itu akhirnya kandas lantaran desakan publik yang cukup kuat pada tahun 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com