Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Masa Kerabat SBY di Demokrat Harus Diusir?

Kompas.com - 30/10/2013, 14:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, membantah ada dinasti Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Menurut Pramono, sejumlah keluarga SBY sudah bergabung sejak awal Partai Demokrat berdiri.

"Istilah itu (dinasti politik) tidak tepat," kata Pramono di Media Center Edhie Wibowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Hal itu dikatakan Pramono ketika dimintai tanggapan kritikan terhadap majunya sejumlah anggota keluarga SBY sebagai caleg DPR. Begitu pula di kepengurusan partai.

Pramono mengatakan, sulit menarik dukungan publik untuk bergabung dengan Partai Demokrat ketika awal dibentuk pada tahun 2001. Pengamatan Pramono ketika itu, banyak orang yang menolak ketika ditawari menjadi kader. Akhirnya, dia menambahkan, keluarga SBY mengajak saudara hingga para pembantu untuk membesarkan partai.

"Sampai saudara-saudara saya ke mana-mana, ketok pintu tawarin mau enggak masuk Demokrat. Tapi jarang ada yang mau. Sekarang, setelah partai jadi besar, apakah mereka yang mau pada saat itu, kakak, adik, keponakan, lalu diusir? Fair enggak? Itu namanya diskriminasi," kata Pramono.

Adik ipar SBY itu menambahkan, tidak ada aturan yang dilanggar dari keterlibatan keluarga SBY dalam Partai Demokrat. Para anggota keluarga SBY yang masuk sebagai caleg DPR, menurutnya, memang layak dan sesuai prosedur.

"Beri kesempatan bagi mereka yang baik. Enggak salah kalau memenuhi kriteria. Kalau enggak memenuhi syarat, yah pasti ditolak KPU. Semua punya kesempatan yang sama sesuai aturan yang berlaku," kata anggota Dewan Pembina Demokrat itu.

Pramono lalu curhat ketika dia mendapat kritikan saat dipilih oleh Presiden SBY menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pemilihan itu sudah sesuai aturan, bukan karena dia adik ipar Presiden.

"Pak Edhie dikatakan jadi Kasad karena adik (ipar) Pak SBY. Ada enggak aturan yang saya langgar? Kalau saya dari pangkat Letnan terus jadi Kasad, baru enggak boleh," pungkas Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com