Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapan SBY Bisa Bicara Persoalan Rakyat dengan Rasa Marah?

Kompas.com - 28/10/2013, 16:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali, memiliki pandangan berbeda menanggapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sibuk dengan urusan partai dan kerap memunculkan rasa marahnya ke hadapan publik. Menurutnya, semua masih dalam konteks yang wajar meski Effendi memberi sejumlah catatan lain untuk Presiden.

Effendi menjelaskan, Presiden memiliki hak untuk menyampaikan hal-hal pribadinya yang berkaitan dengan opini publik. Sikap itu tak perlu dianggap sebagai masalah jika dilakukan di akhir pekan, pada waktu luang seorang kepala negara.

"Tapi, yang dirindukan publik itu adalah kapan SBY berbicara tentang masalah bangsa dengan gaya yang seperti itu? Dengan konpers yang mendadak, dengan kalimat dan retorika yang sama yang digunakan untuk hal yang sangat mendesak," kata Effendi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Effendi menyampaikan, kerinduan tersebut semakin menjadi di pengujung masa jabatan SBY sebagai kepala negara. Di luar itu, kata Effendi, SBY juga perlu mengeluarkan sikap-sikap tertentu yang membuatnya kelak dikenang oleh rakyat karena hal baiknya.

"Karena penting buat legacy kita nanti, yang diingat dari SBY apakah soal 2.000 persen tak mengenal Bunda Putri, atau apa? Ini penting," ujarnya.

Ia melanjutkan, sikap Presiden SBY yang beberapa kali ini kerap menunjukkan kemarahannya kemungkinan terjadi karena derasnya kritik yang diterima. Hal ini berbeda jauh saat SBY menjadi media darling pada 2004, dengan kini yang nyatanya kebanjiran hujatan.

"Saat ini (SBY) lagi galau karena ditinggalin media. Menyampaikan perasaan boleh saja, tapi jangan hanya urusan pribadi, harusnya bicara juga soal hal-hal yang menyangkut rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY marah karena kesaksian mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menyebutnya memiliki hubungan dekat dengan Bunda Putri. Ia menyebut Luthfi telah berbohong. Selain itu, di hadapan ribuan kader Partai Demokrat, SBY menuding ada pihak yang "menguliti" Demokrat. Ia pun meminta semua kader Partai Demokrat untuk tetap solid guna menghadapi tahun pemilihan pada 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com