Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU-Kemendagri Sisir Ulang Data Pemilih

Kompas.com - 25/10/2013, 19:13 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali duduk bersama untuk menyisir ulang data pemilih tetap (DPT) dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Padahal sebelumnya, KPU sempat mengklaim DPT yang dihasilkannya sudah bersih, valid, dan akurat.

"Penyandingan data diulang lagi, nanti akan terlihat data baru," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Kemendagri di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Ia mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri bertujuan membahas hal-hal teknis yang harus dilakukan terkait sinkronisasi yang perlu dilakukan pascapenundaan penetapan DPT. Dituturkannya, dari penyandingan data kembali itu, KPU ingin mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) atas DPT yang belum ber-NIK.

"(Penundaan) ini memerlukan suatu kegiatan yang bisa mempercepat proses pemberian NIK agar bisa tuntas sebelum 4 November," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Menurutnya, sinkronisasi data dilakukan dengan menyandingkan setiap data menggunakan masing-masing sistem milik KPU dan Kemendagri. Dikatakannya, masing-masing sistem dapat saling membaca data dari pihak lain.

"Dua sistem itu bisa saling membaca. Jika ada pergerakan data dari kabupaten/kota, maka tidak langsung ke data Kemendagri, melainkan ke 'database' KPU, baru nanti disandingkan antar-database," jelasnya.

Husni optimistis bahwa sinkronisasi data tersebut dapat selesai selama kurang dari dua minggu. Jadi, katanya, sebelum tenggat waktu penetapan DPT, data pemilih Pemilu 2014 sudah diyakini akurasinya. Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pihaknya akan membantu KPU untuk membersihkan data pemilih.

"Teknis penyelesaian masih kurang, maka kami mengintegrasikan tim teknis. Kami terus membersihkan data, terutama yang 20,3 juta itu," kata Gamawan.

KPU, sebelumnya sempat menyatakan tidak lagi menyisir kekurangan data sebanyak 20,3 juta pemilih itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com