Penundaan Penetapan DPT, Bukti Program e-KTP Gagal

Kompas.com - 24/10/2013, 12:37 WIB

Indra Akuntono

Penulis

Lihat Foto

Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES )

Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy menilai penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan bukti gagalnya program KTP elektronik (E-KTP). Ia yakin, penetapan DPT tak akan tertunda bila program tersebut terlaksana dengan baik.

"Bila data E-KTP tidak bisa menjawab persoalan ini (DPT), maka sebenarnya proyek triliunan rupiah tersebut telah gagal," kata Aboebakar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, seharusnya Kementerian Dalam Negeri dapat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari data DPT yang valid. Bila sinkronisasi dua lembaga itu berjalan baik, tentunya dengan memanfaatkan data dari E-KTP, maka penundaan penetapan DPT tak perlu terjadi.

Meski demikian, Aboebakar menilai penundaan penetapan DPT oleh KPU sudah sangat tepat. Ia khawatir kisruh tentang DPT kembali terulang di 2014 ketika penetapan itu terlalu dipaksakan.

"Penundaan adalah langkah yang tepat. Saran saya, waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan oleh KPU untuk membenahi DPT. KPU tidak boleh main-main dengan DPT, karena ini berkaitan erat dengan kualitas hasil Pemilu 2014," tandasnya.

Untuk diketahui, KPU memutuskan menunda tahapan penetapan DPT secara nasional selama dua pekan. Penundaan itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka KPU, Rabu (23/10/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, pihaknya akan melakukan pencermatan kembali atas data yang telah dipegang saat ini. Dia menyampaikan, sebagian besar data pemilih sebagaimana yang telah ditetapkan KPU di tingkat daerah dalam DPT tingkat kabupaten/kota sudah akurat. Namun, lanjutnya, ada pula beberapa data yang tidak akurat.

Oleh karena itu, KPU harus memperbaiki data yang dinilai kurang akurat. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menunda tahapan penetapan DPT nasional Pemilu 2014. Bawaslu meminta KPU memperbaiki beberapa data yang dinilai masih bermasalah.

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, penundaan dilakukan paling lama selama dua pekan. Ketetapan waktu penetapan DPT nasional itu mempertimbangkan tahapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Pada penyisiran atas DPT yang akan ditetapkan KPU, kata Muhammad, Bawaslu menemukan masih ada beberapa data ganda. Menurutnya, data ganda adalah masalah data yang sangat berbahaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.