Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gamawan Tak Mau Disalahkan soal DPT

Kompas.com - 24/10/2013, 14:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak mau disalahkan terkait penundaan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Gamawan menganggap pihak yang menyalahkan dirinya tidak mengerti aturan.

"Karena orang tidak mengerti aja. Apa hubungannya? Kita kan sifatnya membantu," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan mengatakan, tugas pihaknya sudah selesai setelah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Ia bahkan membanggakan penyerahan DPT lebih cepat dua hari dari yang ditentukan. Gamawan menjamin akurasi data tersebut.

"Di UU Pemilu, kita kewajibannya hanya pada penyerahan DPT. Setelah diserahkan berarti selesai. Tapi kalau memang dibutuhkan, kita akan membantu KPU," kata Gamawan.

Seperti diberitakan, KPU memutuskan menunda penetapan DPT selambatnya pada 4 November 2013. Penundaan itu atas rekomendasi Bawaslu dan diperkuat aspirasi pimpinan parpol setelah masalah masih ditemukan dalam DPT. Adapun DPT itu disusun berdasarkan DP4 dan data WNI di luar negeri. Data DP4 itu yang dikritik berbagai pihak.

Hingga kini, total pemilih dalam DPT yang ditetapkan semua provinsi sebesar 186,8 juta orang. Adapun versi Sidalih sebanyak 186,35 juta. Perbedaan sekitar 400.000 pemilih akan disinkronkan dalam dua pekan ini.

KPU memastikan penundaan tersebut tidak mengganggu tahapan pemilu. Angka DPT disebut hanya terkait dengan pengadaan logistik. Padahal, pengadaan logistik dalam prakualifikasi lelang sudah memakai DPS hasil perbaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com