Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja SBY-Boediono

Kompas.com - 20/10/2013, 12:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan, mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu. Hasil survei itu dirilis di Jakarta, Minggu ( 20/10/2013 ).

Hadir dalam rilis tersebut Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, peneliti Pol-Tracking Aria Budi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.

Hanta menjelaskan, survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja empat tahun pemerintahan SBY-Boediono. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013. Margin of error survei itu kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Hasil survei Pol-Tracking Institute
Dari angka 40,5 persen itu, jika dirinci, sebanyak 35,1 responden mengaku cukup puas dan 4,4 persen sangat puas. Adapun rincian ketidakpuasan ialah 41,5 persen mengaku kurang puas, dan 10 persen sangat tidak puas.

"Hasil survei ini dipastikan mereferensikan pendapat publik di Indonesia. Harapan kami, kepuasan di atas 50 persen. Tapi, ternyata di angka 40,5 persen," kata Hanta.

Hanta mengatakan, hasil survei itu menunjukkan adanya degradasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono jika dibandingkan dengan hasil survei berbagai lembaga survei.

Survei yang telah dirilis belakangan ini, kata dia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di angka sekitar 50 persen.

"Sebenarnya ada degradasi tingkat kepuasan. Tapi, kita tidak pakai degradasi, kita pakai stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono," kata Hanta.

Hanta menambahkan, permasalahan harga kebutuhan pokok merupakan masalah utama dalam empat tahun pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 57,3 persen responden mengeluhkan tingginya harga bahan-bahan pokok. Sisanya, sebanyak 12,7 persen mengeluhkan kesulitan mencari lapangan kerja, 10,4 persen mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan, 5,4 persen mengeluhkan biaya pengobatan, 3,3 persen mengeluhkan sarana transportasi, dan sisanya keluhan lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com