Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Megawati Beralih ke Jokowi

Kompas.com - 10/10/2013, 18:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei lembaga survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014 melesat jauh meninggalkan tokoh lain.

Elektabilitas Jokowi, menurut PDB, mencapai 36 persen. Hal ini berbeda jauh dengan elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di bawah Jokowi, yakni hanya 6,6 persen.

"Survei kami pada Januari, Juni, dan September 2013, semua konsisten Jokowi ada di atas. Di Januari, Jokowi dan Prabowo selisihnya sedikit sekitar 2 persen, lalu di Juni sekitar 4 persen. Tapi, sekarang sudah jauh. Jokowi makin berkibar di atas," kata pendiri PDB, Didik J Rachbini, saat rilis hasil survei di Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Didik mengatakan, dari seluruh peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, hanya Dahlan Iskan yang mampu bersaing dengan tokoh di luar konvensi. Elektabilitas Dahlan berada di urutan ketiga di angka 5 persen.

Elektabilitas tokoh lain, Jusuf Kalla 4,6 persen, Wiranto 4 persen, Aburizal Bakrie 3 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Megawati Soekarnoputri 2 persen, Anies Baswedan 1,2 persen, Hatta Rajasa 0,8 persen, Gita Wirjawan 0,4 persen, Pramono Edhie Wibowo 0,2 persen, dan Ali Maskur Musa 0,2 persen.

Enam peserta konvensi lain tidak ada yang dipilih oleh responden alias nol persen. Mereka ialah Dino Patti Jalal, Endriarto Sutarto, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Sinyo Harry Sarundajang. Adapun responden yang tidak menjawab juga tinggi di angka 33,6 persen.

Hasil survei itu berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 21-24 September per telepon terhadap 500 responden. Pemilihan responden, menurut PDB, dilakukan secara acak sistematik berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan PT Telkom. Responden berada di 10 kota besar di Indonesia.

Dari hasil survei itu, Didik mengatakan, pihaknya menduga elektabilitas Jokowi terus merangkak naik lantaran mendapat tambahan dukungan dari internal PDI-P. Jika melihat merosotnya elektabilitas Megawati, pendukung Megawati sudah beralih ke Jokowi meskipun orang nomor satu di Jakarta itu belum dipastikan maju pada Pilpres 2014.

"Kalau Megawati izinkan Jokowi nyapres, mungkin pemenang pemilu sudah bisa ditentukan sebelum pemilu dilakukan," kata Didik sambil tertawa.

Seperti diberitakan, keputusan mengenai capres-cawapres PDI-P berada di tangan Megawati. Meski belum ditetapkan, belakangan ini Megawati sudah memberi sinyal keberpihakan terhadap Jokowi untuk maju di pilpres. Dorongan internal PDI-P juga kuat terhadap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com