Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Perasaan Megawati Juga Harus Dijaga

Kompas.com - 08/09/2013, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalimantan Barat M Jimi mengaku tersinggung dengan suara-suara teriakan yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan.

Pasalnya, Jimi melihat perasaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seharusnya dijaga. "Ketika dukungan Jokowi itu muncul, selaku kader, saya tersinggung karena yang amanat kongres itu kan Megawati. Bagaimana perasaan seorang Ketum, perasaan Bu Mega juga perlu dijaga," ujar Jimi di sela-sela acara Rakernas, Minggu (8/9/2013).

Jimi menuturkan, seharusnya sistem perlu berjalan dulu. Menurut Jimi, yang memiliki hak mengusulkan capres adalah partai politik dan ketua umumnya.

"Karena sudah perintah kongres yang lalu bahwa Megawati yang usulkan. Jangan sampai kongres dikangkangi," ungkap Jimi.

Dia menyadari bahwa momentum 2014 ini memang milik Jokowi. Pada tahun mendatang, tidak mungkin ada lagi sosok seperti Jokowi. "Tapi, harus tetap mekanisme, artinya tidak bisa dipaksakan karena itu wewenang Ketum," ucap Jimi.

Sebelumnya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyampaikan pandangan daerahnya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil saja yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani.

Ada pula yang tidak mengeluarkan nama. Berikut rinciannya.
1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan: Jokowi
2. Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung: Jokowi
3. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat: Jokowi
4. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur: Mega dan Jokowi
5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: Tidak memberikan nama.
6. Kalimantan: Jokowi
7. Sulawesi: Jokowi
8. Papua, Papua Barat, Maluku: Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com