Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen MK: Meski Ada Fasilitas, Akil Pilih Gunakan Sopir Pribadi

Kompas.com - 09/10/2013, 17:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar mengatakan, setiap hakim konstitusi diberikan fasilitas seorang sopir. Namun, selama ini, Akil memilih untuk menggunakan sopir pribadi yang menjadi orang kepercayaannya.

"Jadi tergantung, ada yang menggunakan sopir dari sini (MK), ada yang karena sudah percaya, lebih milih pakai sopir pribadi," kata Gaffar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Sopir pribadi Akil itu adalah Daryono. Dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dua ajudan Akil semalam, nama Daryono selalu disebut-sebut.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, Djanedri M Gaffar usai memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2011). Djanedri dipanggil BK untuk memberikan kesaksian terkait dugaan pemberian uang oleh M Nazaruddin. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menurut salah satu ajudan Akil, Sugianto, Daryono dan Akil memang terlihat sangat akrab. Oleh anggota Majelis Kehormatan, Abbas Said, Daryono disebut-sebut sebagai saksi kunci karena kedekatannya tersebut.

Daryono telah dua kali dipanggil oleh Majelis Kehormatan dan satu kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Daryono tidak pernah mengindahkan panggilan tersebut.

Menurut Ketua Majelis Kehormatan Haryono, hingga semalam, Daryono tidak diketahui keberadaannya. Haryono mengaku tidak bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap Daryono karena Majelis Kehormatan tidak mempunyai kewenangan tersebut.

Belakangan, diketahui pula bahwa kepemilikan salah satu mobil mewah milik Akil tertulis atas nama Daryono. Mobil tersebut telah disita oleh KPK bersama dua mobil mewah lainnya.

Saat ini, Akil telah ditahan di Rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang terkait kepengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Lebak, Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com