Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Gita: Jangan Fokus ke Iklan Gita Wirjawan

Kompas.com - 24/09/2013, 18:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota tim sukses bakal calon presiden Gita Wirjawan, Ade Armando, menilai positif sikap masyarakat yang memberi perhatian terhadap iklan Kementerian Perdagangan. Iklan di berbagai media itu menampilkan sosok Gita sebagai Menteri Perdagangan.

Hanya, menurut Ade, perhatian publik seharusnya tidak hanya terhadap iklan itu. Publik harus membicarakan hal yang lebih substantif dalam menilai sosok calon pemimpin.

"Mari bicara track record. Kalian harus konsen bukan hanya isu iklan, tapi juga pelanggaran HAM, isu korupsi, nepotisme. Kita harus angkat isu itu terus di sosial media," kata Ade saat jumpa pers analisis sosial media capres 2014 yang digelar PoliticaWAVE.com di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Ade mengklaim bahwa iklan Kemendag itu bukan kampanye Gita sebagai bakal capres di Konvensi Capres Partai Demokrat. Iklan itu, kata dia, sudah ada sejak Juni 2013 atau sebelum mengikuti Konvensi. Belakangan, publik mengkaitkan iklan itu dengan konvensi.

Seperti diberitakan, iklan Kemendag dengan model Gita dipersoalkan. Iklan itu terpasang di bus-bus Damri Bandara, layar besar di pinggir jalan, billboard, hingga di dalam kereta api. Berbagai hal dikampanyekan, salah satunya bangga menggunakan produk dalam negeri.

Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran Kemendag untuk iklan tahun 2013 mencapai Rp 56,6 miliar. Sebesar Rp 55,4 miliar di antaranya untuk iklan layanan masyarakat. Adapun anggaran publikasi tahun 2012 mencapai Rp 83,6 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com