Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sayangkan KPU Lamban Sandingkan DPT

Kompas.com - 18/09/2013, 19:18 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyandingkan data pemilih Pemilu 2014 yang dimiliki pemerintah dan KPU. Di sisi lain, KPU mengklaim, penyandingan justru sudah dilakukan sejak pekan lalu.

“Hari ini kabarnya KPU akan menyurati dan meminta penyandingan. Kalau KPU minta, kami siap. Kalau KPU masukan surat hari ini, besok kita (Kemendagri dan KPU) bisa mulai bekerja,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Rabu (18/9/2013).

Penyandingan yang dimaksud adalah pencocokan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Kemendagri dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) milik KPU. Gamawan menegaskan, jika KPU meminta data disandingkan, artinya, sistem yang harus digunakan adalah sistem yang dimiliki Kemendagri, dan bukan Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) yang dimiliki KPU.

“Kalau minta ke Kemendagri, ya gunakan sistem kami,” tukasnya.

Ia menyesali lambannya keputusan KPU yang baru memutuskan untuk melakukan penyandingan dua versi data itu. Dia mengutarakan, seharusnya penyandingan itu dilakukan sejak awal tahapan pemutakhiran data pemilih oleh KPU.

“Mestinya kan dari awal, DP4 digunakan dan penyandingan segera dilakukan. Ini sudah di ujung-ujung baru dilakukan, tapi sudahlah,” tutur Gamawan.

Di sisi lain, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, penyandingan data dua pihak sudah dilakukan pekan lalu. “Sudah minggu lalu. Tim teknis KPU sudah dengan tim Kemendagri,” kata Ferry.

Dia mengakui ada perbedaan antara data dalam DP4 dengan data dalam DPSHP. Sayangnya, Ferry tidak dapat menyebutkan letak perbedaan tersebut.

“Apa saja ya? Saya kurang ingat,” katanya pada kesempatan berbeda.

Sebelumnya, Ferry mengatakan, ada beberapa data yang berbeda antara KPU dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Perbedaan tersebut terkait, Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, NIK yang muncul dalam data KPU pada digit akhir atau digit ke-16 semuanya memiliki angka yang sama yakni nol.

Disampaikannya, hal ini terjadi karena data dalam format excel hanya dapat menampung 15 digit angka, sementara digit angka NIK jumlahnya 16 digit. Ketika 16 digit angka itu dimasukkan maka digit angka ke-16 otomatis akan berubah menjadi angka nol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com