ICW: Posisi PNS Banyak Diisi Kerabat Kepala Daerah

"Pertama, posisi PNS banyak ditempati saudara dan kerabat para kepala daerah. Kedua, mereka yang bukan kerabat, tapi mendukung keberhasilan kepala daerah itu baik pada saat kampanye maupun saat dia menjabat," kata Ade di kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Setelah diisi dengan orang-orang terdekat kepala daerah, menurut Ade, barulah sisanya diperebutkan masyarakat banyak melalui tes CPNS. Oleh karena itu, fungsi birokrasi tidak berjalan sesuai harapan.

"Baru sisanya dijual ke masyarakat. Birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya," lanjut Ade.

Padahal menurut Ade, birokrasi adalah mesin yang menjalankan suatu negara. Namun, karena dari awal prosesnya sudah bermasalah, birokrasi yang dihasilkan juga bermasalah. Bahkan, lanjutnya, birokrasi telah menjadi alat politik kekuasaan. Pada umumnya, birokrasi justru menjadi biang kasus-kasus korupsi.

"Dalam kasus korupsi umumnya dilakukan oleh birokrasi. Dana akhirnya mengabdi pada kekuasaan, bukan rakyat," tegas Ade.

Meskipun demikian, Ade mengaku mengapresiasi perubahan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Oleh karena itu, ICW akan membantu mengawasi pelaksanaan rekrutmen tersebut dengan bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC).

"Mekanisme Kemenpan-RB ini juga tidak sempurna, masih banyak yang bolong, karena itu kita masuk untuk mengawasinya bersama-sama," kata Ade.