Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Menteri, Jenderal, Dubes, Apa Masih Kurang?

Kompas.com - 09/09/2013, 18:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku tak khawatir dengan anggapan sejumlah pengamat yang menilai peserta Konvensi Capres Partai Demokrat tidak bisa bersaing dengan kandidat-kandidat capres yang ada. Ia yakin para peserta konvensi mumpuni untuk menjadi pemimpin.

Hanya saja, kata Syarief, peserta konvensi Demokrat butuh waktu untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing.

“Yang jelas yang terjaring ini sudah memiliki latar belakang yang cukup bagus. Ada yang menteri, jenderal, dubes, apa ini kurang merepresentasikan? Ada rektor, saya pikir ini sangat berkualitas. Ya memang berkualitas itu mungkin akseptabilitasnya kurang,” ujar Syarief, di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013).

Menurut Syarief, sebagian besar peserta konvensi memang belum masuk dalam survei nasional. Namun, dengan sisa waktu yang ada, ia yakin para peserta konvensi bisa meningkatkan elektabilitasnya.

“Karena ini kan belum launching, tanggal 15 nanti. Sekarang mereka kerja dulu ke rakyat,” katanya.

Menteri Koperasi dan UKM ini juga tak terlalu memikirkan tingginya elektabilitas politisi PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi sebagai kandidat capres 2014. “Saya tidak terlalu memikirkan itu, karena semua pasti menyiapkan yang terbaik. Partai Demokrat juga akan begitu,” ujar Syarief.

Seperti diberitakan, Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat telah menetapkan 11 peserta. Seluruh peserta ini akan dideklarasikan dalam acara launching Konvensi Partai Demokrat pada tanggal 15 September mendatang.

Mereka adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, anggota Dewan Pembina PD Pramono Edhie Wibowo, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, dan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Selain itu, ada juga anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman, Ketua DPD Irman Gusman, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. 

Tak populer

Survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada pertengahan Agustus 2013, menunjukkan, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tidak dikenal di mata publik. Popularitas konvensi itu berada jauh di bawah popularitas tokoh yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

CEO LKP Usman Rachman mengungkapkan, hanya 40,8 persen responden yang mengaku tahu atau pernah mendengar tentang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Lainnya, mengaku pernah mendengar tetapi tidak mengerti untuk apa Partai Demokrat menggelar konvensi.

"Ternyata di mata publik hajatan penjaringan calon presiden yang diusung Partai Demokrat itu kurang dikenal. Dengan rendahnya popularitas konvensi maka tujuan Partai Demokrat untuk mendongkrak elektabilitas melalui konvensi tidak tercapai, dapat dikatakan elektabilitas Demokrat dalam beberapa bulan terakhir cenderung stagnan," kata Usman, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Survei LKP dilakukan pada 12-18 Agustus 2013 lalu di 33 provinsi di semua Indonesia dengan mengambil sampel 450 responden melalui multistage random sampling. LKP mengklaim ambang kesalahan dari survei tersebut sekitar 4,6 persen dengan level kepercayaan 95 persen. Para responden merupakan mereka yang berusia di atas 17 tahun atau telah menikah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara via telepon dengan berpedoman pada kuisioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com