ICW: Hilangnya 15 Nama Anggota DPR karena Intervensi Politik?

"Kami menduga beberapa nama hilang dari audit dari bulan Juli sampai 23 Agustus, apakah memang hilang atau sengaja dihilangkan," kata Emerson, Senin (2/9/2013), dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat.

"Jadi, pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Kami menduga ada intervensi dari kepentingan politik anggota DPR dalam hilangnya nama-nama itu," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Kontras Haris Azhar, yang juga tergabung dalam koalisi, juga menduga hal yang sama, yaitu adanya intervensi politik dari hilangnya nama para politisi itu.

"Indikasinya ada kekuatan politik dan mempunyai tujuan untuk menghilangkan kasus proyek Hambalang," kata Haris.

Seperti diberitakan, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada Pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013).

Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, wartawan mendapatkan bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman. Dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR yang terlibat dalam penganggaran proyek Hambalang. Mereka dianggap menyetujui anggaran Hambalang meski penganggaran belum melalui rapat dengan kementerian.

Sebanyak 15 nama anggota DPR itu disebut menggunakan inisial, yakni MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Namun, audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian yang terdapat 15 nama itu hilang.