Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi: Tak Ada Anak Emas!

Kompas.com - 21/08/2013, 17:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya rekam jejak, Komite Konvensi Demokrat juga mempertimbangkan asal daerah calon peserta. Seluruh aspek itu akan didiskusikan dalam rapat pleno yang dilakukan komite konvensi calon Presiden (capres) Partai Demokrat pada Rabu (21/8/2013).

"Kami mempertimbangkan berbagai aspek, ketokohan, rekam jejak, prestasi, karakter, integritas dan juga keterwakilan daerah-daerah," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Didi juga belum mau mengungkap calon-calon peserta yang tengah digodok komite konvensi. Menurutnya, nama-nama itu kerap berubah sehingga belum ada calon resmi peserta konvensi. Meski demikian, ia memastikan seluruh peserta konvensi mempunyai kesempatan yang sama.

"Tidak ada anak emas, semua peserta konvensi adalah equal kedudukannya," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ia mengungkapkan Partai Demokrat juga tak akan mengintervensi hasil keputusan Komite konvensi Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat, lanjutnya, memberikan mandat penuh kepada Komite Konvensi untuk menyelenggarakan proses konvensi.

"Keterlibatan publik menjadi faktor utama dalam penentuan Capres terpilih melalui Konvensi Partai Demokrat," kata Didi.

Sebelumnya, Komite Konvensi sudah menerima 11 nama dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membeberkan sembilan nama di antaranya yakni Marzuki Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Djoko Santoso, Chairul Tanjung, dan Pramono Edhie Wibowo.

Selain itu, komite juga sudah memilih 15 nama tambahan yang diundang ikut dalam konvensi. Beberapa di antaranya yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Ketua Umum ICMI Marwah Daud Ibrahim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com