Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Kritik Cara Kerja Komite Konvensi Capres Demokrat

Kompas.com - 21/08/2013, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengkitik cara kerja Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang dinilainya kurang memahami makna konvensi.

"Seharusnya Komite Konvensi menetapkan kriteria yang dibutuhkan ada pada calon presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Marzuki yang juga Ketua DPR mengaku harus menyampaikan kritik dan masukan untuk komite berdasarkan berbagai masukan yang dia terima dari masyarakat.

"Saya tidak mau dipersalahkan bila hanya diam, tidak menyampaikan respons yang berkembang di publik," katanya.

Menurutnya, kerja Komite Konvensi justru mendegradasi makna konvensi karena kriteria umum dan kriteria khusus calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik. Namun, Komite sudah membahas nama-nama calon.

"Bahkan di dalam Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat ya lewat voting, ini apa-apaan? Bayar aja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," ujar Marzuki.

Marzuki berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kalau begini terus, saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi, buat apa bertarung dengan orang-orang yang enggak jelas," kata dia.

Sebaiknya, menurut Marzuki, Komite terlebih dulu menetapkan dan mengumumkan kriteria umum dan khusus calon yang akan mengikuti konvensi. Dengan demikian, publik mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat konvensi.
        
"Kalau kriterianya ketat dan persyaratan-persyaratan yang terukur itu tetap banyak calonnya ya buka saja ke publik. Tetapi jangan di awal-awal sudah menyebutkan banyak nama calon sebelum menetapkan kriteria," katanya.

Marzuki mengingatkan bahwa nama-nama calon peserta konvensi yang dihasilkan harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY tentu saja menginginkan calon yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan bangsa ke depan. Kalau itu bisa dicapai, maka sesungguhnya 50 persen masalah bangsa sudah bisa dicapai," ujar Marzuki.

Ia menambahkan, konvensi calon presiden bukan sekadar untuk meningkatkan citra Partai Demokrat. "Harus benar-benar bisa mencari dan mendapatkan calon presiden untuk memimpin bangsa besar ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com