Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Esok, DPR Uji Jenderal Moeldoko

Kompas.com - 20/08/2013, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Jenderal Moeldoko yang menjadi calon tunggal Panglima TNI, Rabu (21/8/2013). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyampaikan, DPR akan menanyai pandangan Moeldoko jika dipercaya memimpin TNI.

Mahfudz menjelaskan, uji kepatutan dan kelayakan diawali dengan pemeriksaan dan verifikasi data. Hal ini akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM. Berdasarkan penelusuran Komisi I, Moeldoko dinilai bersih dari catatan hitam KPK dan Komnas HAM.

"Dari Komnas HAM tak ada catatan. KPK mengapresiasi karena Pak Moeldoko pejabat yang paling lengkap menyampaikan laporan kekayaan dan tidak ada catatan khusus," kata Mahfudz di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Lebih jauh, Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini menyampaikan, sampai Selasa ini ia belum menerima masukan dari publik. Ia berharap hal ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa Moeldoko bersih dari berbagai persoalan.

"Tinggal besok kami melakukan elaborasi dan pandangan-pandangan Pak Moeldoko untuk TNI ke depan. Saya menduga besok akan digali soal kedisiplinan dan kesejahteraan TNI," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah KSAD Jenderal Moeldoko yang telah diajukan kepada DPR sejak 23 Juli 2013.

Sebelum menjadi KASAD, Moeldoko adalah Wakil KASAD. Ia juga sempat menjadi Kasdam Jaya (2008), Pangdivif 1/Kostrad (2010), Pangdam XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), dan Wakil Gubernur Lemhannas (2011). Saat ini Moeldoko menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun pada Agustus 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com