Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Moeldoko Disebut-sebut Tak Bermasalah

Kompas.com - 19/08/2013, 19:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, rekam jejak calon tunggal panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko, tergolong bersih.

"Untuk Jenderal Moeldoko tidak ada masalah. Ini penjelasan dari bapak ketua KPK," kata Hasanuddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai bertemu dengan jajaran pimpinan KPK, Senin (19/8/2013).

Hasanuddin bersama sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya, antara lain Nurul Arifin dan Hely Fauzy, menemui pimpinan KPK dalam rangka menelusuri rekam jejak Moeldoko. Nurul mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari KPK seputar harta kekayaan Moeldoko.

Saat ditanya apakah ada peningkatan harta yang dimiliki Moeldoko dalam beberapa tahun terakhir, Nurul enggan membuka informasi dari KPK tersebut lebih jauh lagi. "Kita tidak berhak menginformasikan, ini sangat terbatas," ujarnya.

Hasanuddin mengatakan, berdasarkan peraturan undang-undang, Presiden berhak mengajukan satu calon panglima TNI. Calon tersebut, lanjutnya, kemudian akan mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPR yang dijadwalkan pada 21 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB.

Adapun Moeldoko sudah diajukan Presiden sebagai calon panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang masa baktinya akan berakhir akhir bulan ini. Surat yang berisi nama calon panglima tersebut diterima DPR dari Presiden pada 23 Juli 2013.

Sebelumnya, Jenderal Moeldoko dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Moeldoko dilantik pada tanggal 22 Mei lalu. Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko adalah Wakil KSAD. Ia juga sempat menjadi Kasdam Jaya (2008), Pangdivif 1/Kostrad (2010), Pangdam XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), dan Wakil Gubernur Lemhannas (2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com