Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Effendi Ghazali untuk Konvensi Demokrat

Kompas.com - 02/08/2013, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Konvensi Partai Demokrat diminta untuk bebas dari intervensi pengurus internal partai. Konvensi ini diharapkan mewadahi pemilihan calon presiden yang benar-benar pilihan rakyat.

"Saya hanya memberi masukan bahwa konvensi yang sesungguhnya itu seharusnya tidak boleh ditentukan oleh kader partai, murni semuanya pilihan rakyat," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali saat dihubungi Jumat (2/8/2013).

Effendi merupakan salah satu panitia seleksi konvensi capres Partai Demokrat yang disebut Ketua Harian Syarief Hasan. Effendi pun mengaku sudah sempat diundang ke acara buka bersama Partai Demokrat pekan lalu.

"Saya diundang ke acara itu, hanya untuk usul saja soal konsep aturan konvensi itu seharusnya tidak boleh ada 20 atau 10 persen ditentukan oleh anggota konvensi. Karena selama ini kan konvensi, hanya konvensi-konvensian saja," imbuh Effendi.

Dia menjelaskan saat usulan tersebut diterima oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Selain masalah aturan konvensi, Effendi juga menyarankan masalah penggunaan lembaga survei.

"Lembaga survei jangan hanya lembaga survei yang ada di Jakarta saja. Kita tahu saat ini lembaga survei di Jakarta kan banyak rilis, dan hasilnya beda-beda. Masukan saya, Demokrat harus memasukkan lembaga survei dari kampus-kampus juga, agar hasilnya juga akademis," kata Effendi.

Partai Demokrat akan segera mengumumkan peserta konvensinya pada bulan Agustus 2013. Sejumlah nama akan diseleksi untuk kemudian diumumkan ke publik. Hingga kini ada tiga kandidat internal yang menyatakan kesiapannya maju dalam konvensi. Mereka adalah Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Ahmad Mubarok.

Selain itu, ada pula tokoh eksternal yang juga tertarik ikut konvensi. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

SBY juga sempat menyebutkan dua nama lainnya yang akan ikut dalam konvensi yakni mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo dan mantan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal.

Terkait konvensi, SBY sudah mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) lalu. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya.

Di dalam penjelasannya, SBY menuturkan tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen. Komite seleksi ini juga yang akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini. Sementara peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat atau pun non-kader.

Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnuya diumumkan ke publik. Setelah hasil pileg diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com