Dubes RI di Swiss Keluhkan Kinerja Imigrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Djoko Susilo, mengeluhkan kinerja Ditjen Imigrasi RI yang dinilai kurang mendukung promosi wisata dan peningkatan jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia pada masa liburan musim panas ini. Bahkan, hal itu juga berpengaruh pada rencana kepulangan warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan sekitarnya ke Tanah Air untuk merayakan Idul Fitri.

"Kerja mereka sangat lelet. Hal ini bisa berakibat turis Eropa sangat seret masuk Indonesia," kata Djoko Susilo dari Bern via e-mail kepada Kompas di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Ia menguraikan, permohonan 500 blanko paspor dan 5.000 stiker visa yang dikirimkannya ke pihak Imigrasi di Indonesia sejak 4 Juni lalu hingga akhir Juli ini belum juga digubris. Persediaan yang ada di KBRI Bern sudah hampir habis meski sudah pinjam ke KBRI yang lain. Persediaan blanko paspor juga sudah habis yang berakibat terganggunya pelayanan terhadap WNI yang akan mengganti paspor untuk pulang ber-Lebaran.

Menurut Djoko, dalam masa liburan musim panas seperti sekarang ini, sudah menjadi hal rutin di hampir semua KBRI/KJRI jika permintaan visa turis meningkat tajam dan permintaan paspor dari WNI yang akan pulang liburan dan liburan Ramadhan juga bertambah. "Singkatnya, musim panas merupakan masa kerja keras bagi staf bagian konsuler KBRI/KJRI di mana pun, setidaknya di KBRI Bern, Swiss," ujarnya.

Djoko menegaskan, visa dan paspor tidak gratis karena setiap wisman yang akan meminta visa harus membayar biaya tertentu. Demikian juga untuk WNI yang akan mengajukan penggantian paspor harus mengeluarkan biaya pembelian buku paspor. Semua biaya itu akan disetor ke negara sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak ada satu dollar pun biaya itu yang masuk ke KBRI/KJRI.

"Kami tiap minggu wajib setor hasil pembayaran visa dan paspor ke Jakarta dan biaya kirim menjadi tanggungan kami. Kalau telat dikit sudah pasti kami dapat teguran. Lha, ini Imigrasi lelet kirim ndak ada yang negur. Publik tahunya yang salah KBRI jika tidak ada buku paspor dan stiker visa," kata Dubes RI yang mantan anggota Komisi I DPR RI itu.

Dalam catatan KBRI di Bern, setiap tahun dana PNBP yang disetor dari pembayaran visa dan paspor tidak kurang dari Rp 2 miliar. Menurut Djoko, terdapat kecenderungan kenaikan permintaan visa turis yang signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Ini semua karena keberhasilan sejumlah promosi yang dilakukan KBRI Bern di berbagai wilayah Swiss.

"Namun, kalau pelayanan Imigrasi tetap lelet seperti selama ini, bisa dipastikan turis juga akan seret datang ke Indonesia karena lambatnya penerbitan visa," imbuh Djoko.

Menurut berbagai info, beberapa perwakilan RI terpaksa harus sering mengirim staf ke Jakarta untuk mengambil sendiri jatah stiker visa dan buku paspor. Ini suatu tindakan yang tidak efisien dan pemborosan. "Wong pihak Imigrasi itu hanya perlu mengirim ke Kemenlu, tidak perlu mengirim langsung ke luar negeri yang perlu ongkos mahal," kata Djoko yang menambahkan pengiriman selanjutnya ke KBRI/KJRI menjadi urusan Kemenlu atau kantor perwakilan RI yang meminta dokumen tersebut.