Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden "Semprot" Menteri Terkait Lapas Tanjung Gusta dan Daging Sapi

Kompas.com - 13/07/2013, 12:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kekecewaannya atas kinerja para menteri dalam mengatasi kerusuhan dan pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, dan kenaikan harga daging sapi.

SBY pun "menyemprot" para menteri yang hadir dalam rapat terbatas di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013). "Saya harus menyatakan permintaan maaf, hari Sabtu harus rapat. Terpaksa saya harus menyampaikan ketidaksenangan saya atas sejumlah isu dan saya sudah meminta maaf karena ini bulan puasa," ujar Presiden.

Yang hadir dalam rapat itu ialah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negera Marciano Norman, Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimuso, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri Perindustrian MS Hidayat. Selain itu, hadir pula Menteri Pertanian Suswono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Setelah menyapa seluruh menteri yang hadir, Presiden langsung membahas pokok permasalahan dalam rapat. Dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna biru, Presiden kemudian mengkritik kinerja para menteri.

Terkait persoalan di Tanjun Gusta, Presiden mengkritik lamanya pemerintah dalam memberikan pernyataan resmi kepada publik. Presiden mengaku memantau pemberitaan sejumlah media massa, utamanya media internasional yang sudah mengangkat kasus ini.

"Saya tunggu respons dan reaction time itu kurang cepat, daerah-pusat, Medan, dan kita. Sepuluh jam tanpa official statement itu tidak bagus," ucap Presiden.

Sementara itu, terkait kenaikan harga daging sapi, Presiden mengaku dirinya sudah merasa tak sabar. "Terus terang, saya tidak sabar sama dengan tidak sabarnya rakyat. Mbulet," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com