Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Kasus Kompol AD Tak Terkait Persaingan Calon Kapolri

Kompas.com - 11/07/2013, 15:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo membantah bahwa kasus penyelundupan oleh Komisaris AD ke Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait persaingan calon kapolri selanjutnya. Masalah Kompol AD dianggap masalah pribadi dan sama sekali tidak terkait kedinasan.

"Enggak ada, enggak ada. Intinya itu di luar prosedur dan bukan kepentingan dinas," kata Kapolri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Hal itu dikatakan Kapolri saat menanggapi pandangan bahwa kasus Kompol AD terkait pergantian pucuk kepemimpinan korps Bhayangkara. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman dan Kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar masuk dalam bursa calon kapolri.

Kapolri menegaskan, hubungan Polri dengan BNN hingga saat ini tetap baik. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan pimpinan BNN, termasuk soal kasus Kompol AD.

Kapolri menambahkan, Mabes Polri telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus menyelinapnya Kompol AD ke Gedung BNN. Ada dua arah penyelidikan, yakni terkait dugaan pelanggaran disiplin dan pidana.

"Kalau ada pidana, yah nanti kita sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Kita tunggu saja. Ini masih harus dilengkapi (penyelidikan)," pungkas Kapolri.

Seperti diberitakan, pihak BNN menyebut Kompol AD mengambil lebih dari 100 berkas di ruang tata usaha BNN di lantai 6 Gedung BNN. Pihak BNN sudah melaporkan kasus itu ke Polres Jakarta Timur.

Bareskrim Polri juga telah memanggil Kompol AD yang saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Dia mengaku hanya mengambil dokumen pribadinya saat masih berkerja di BNN. Kompol AD mengaku ingin bertemu Deputi Pemberantasan BNN Irjen Benny Mamoto. Namun, Benny tidak berada di tempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com