Gejala Jelang Pemilu ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamis (4/7) siang, diskusi untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Desa digelar di ruang wartawan Kompleks Parlemen, Jakarta. Judulnya, ”Kenduri Warga
untuk RUU Desa”. Ketua panitia khusus DPR untuk membahas RUU Desa, Akhmad Muqowam, serta dua wakilnya, Khatibul Umam Wiranu dan Budiman Sudjatmiko, hadir di acara itu.

Acara itu hanya salah satu upaya mendukung RUU Desa yang masih dibahas DPR dan  pemerintah. Bentuk dukungan lain beberapa kali dilakukan, misalnya lewat unjuk rasa aparat desa ke Kompleks Parlemen dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam diskusi kemarin, perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR terhadap berbagai aksi mendukung RUU Desa. Hampir selalu ada anggota DPR yang menerima unjuk rasa
ke DPR untuk mendukung RUU itu. Suara dukungan juga terdengar dari Kompleks Parlemen untuk sejumlah wacana, seperti adanya dana untuk pembangunan serta operasional desa sebesar 10 persen dari total APBN tiap tahun.

RUU Desa memang strategis. Sebagian besar rakyat tinggal di desa, yang pada tahun 2012 jumlahnya sekitar 72.900 desa.

Perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR untuk isu lain, seperti pemekaran daerah. Ini, misalnya, diperlihatkan Ahmad Yani dalam Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Sumatera Selatan, 11 Juni lalu. Setelah persetujuan diambil, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu keluar dari ruang rapat paripurna.

Saat berjalan di luar ruang rapat, dia dicegat untuk ucapan selamat dan diajak foto bersama sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara yang hadir di Kompleks Parlemen. Sebuah ”kebetulan” yang manis meski Yani bertugas di Komisi III dan pembahasan pembentukan Kabupaten Muratara dilakukan Komisi II.

Yani dikenal sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara karena dia anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I. Wilayah dapil itu antara lain Kabupaten Musi Rawas, induk Kabupaten Muratara. Pemilu 2014, Yani kembali bertarung di dapil tempat Muratara itu berada.

Anggota Komisi III lain, Sarifudin Sudding, dalam Rapat Paripurna DPR, 12 April lalu, bahkan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Komisi II DPR terkait pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Kabupaten itu menjadi daerah pemilihan Sudding, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Yani dan Sudding, Senin lalu, melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada kepolisian karena lembaga swadaya masyarakat itu memasukkan mereka sebagai bagian dari 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Yani dan Sudding menuding ICW, antara lain, telah menghina dan mencemarkan nama baik

Inilah gejala umum ketika pemilu makin dekat. Politisi sibuk memoles citra. Menonjolkan yang baik meski itu bukan hasil kerjanya dan berusaha menutupi yang busuk. (M HERNOWO)