Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Permintaan Maaf ke Singapura dan Malaysia Tak Berlebihan

Kompas.com - 26/06/2013, 16:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai pro-kontra di masyarakat terkait permintaan maafnya kepada Malaysia dan Singapura soal kebakaran di Riau. Presiden mengaku mengikuti percakapan di media sosial selama dua hari terakhir atau pascapidato yang berisi permintaan maafnya.

Presiden juga mengaku menerima banyak pesan singkat. Bagi yang kontra, mereka menganggap Presiden tidak perlu menyampaikan hal itu lantaran asap yang masuk ke Malaysia dan Singapura tidak disengaja.

Adapun yang pro, kata Presiden, menganggap Indonesia berjiwa besar. Harapannya, kedua negara tetangga itu juga berani meminta maaf ketika ada tindakan terhadap warga negara Indonesia yang melukai bangsa.

Pandangan Presiden, faktanya asap dari Indonesia masuk ke dua negara itu. Kepekatan asap jika diukur dengan Poluttant Standards Index melebihi angka 300. Tentunya, kata Presiden, itu sudah masuk kategori mengganggu kesehatan.

Presiden memberi contoh dampak asap di Singapura, yakni kesehatan warga terganggu, penerbangan terganggu, serta kehidupan sehari-hari lainnya juga terganggu. Hal sama juga terjadi di Indonesia, khususnya di Riau.

"Oleh karena itu, karena faktanya bagaimana pun asap berasal dari Indonesia, maka kita bertanggung jawab. Permintaan maaf dalam konteks itu menurut saya tidak berlebihan," kata Presiden saat jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Presiden kembali mengatakan bahwa asap yang masuk ke Malaysia dan Singapura bukan kesengajaan. Menurut Presiden, tidak ada niat Indonesia membuat susah kedua negara itu. Pemerintah, katanya, terus berupaya menghentikan kebakaran serta asap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com