Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: SBY Tergesa-gesa Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia

Kompas.com - 25/06/2013, 14:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tergesa-gesa meminta maaf kepada negara tetangga yang menerima kiriman asap dari kebakaran perkebunan di Riau. Menurutnya, perlu dipastikan penyebab dari kebakaran itu sebelum memutuskan mengajukan maaf secara terbuka.

"Dengan meminta maaf tidak membuka pemahaman baru, malah dapat dinilai kurangnya pengawasan di Indonesia yang mengatasi kebakaran tidak serius," kata Tjahjo di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan penyesalannya dari peristiwa kebakaran yang akhirnya mengganggu Singapura dan Malaysia. Ia pun menyoroti kinerja para pembantu Presiden yang kurang cepat memadamkan ratusan titik api.

Tjahjo menganggap perlunya tim terpadu gabungan Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk menyelesaikan serta memastikan penyebab kebakaran dan pihak atau perusahaan yang harus ikut bertanggung jawab. Hal itu dianggap lebih efektif ketimbang hanya sekadar meminta maaf yang akhirnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan kelalaian.

"Kalau saya punya rumah tangga dan mengganggu sah-sah saja (minta maaf). Hanya, bukan minta maafnya, tapi masalahnya kenapa? Ini memang dilematis bagi Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama Pemerintah Indonesia, meminta maaf kepada negara-negara yang terkena imbas atas asap Riau. Negara yang saat ini turut terkena imbas asap akibat kebakaran lahan tersebut adalah Malaysia dan Singapura.

Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak memiliki niat atas bencana asap ini. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, akan fokus mengatasi masalah tersebut.

Hingga Minggu (23/6/2013), terpantau masih ada 154 titik api di lokasi kebakaran lahan di Riau. Hal itu diungkapkan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Senin (24/6/2013) di Jakarta.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA18, di Riau terdapat 154 titik api (hotspot) tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (40 titik), Kabupaten Pelalawan (35 titik), Kabupaten Siak (18 titik), Kabupaten Bengkalis (14 titik), Kabupaten Kampar (12 titik), dan 12 titik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Jumlah hotspot fluktuatif. Jika pada tanggal 18 Juni terdapat 148 titik, pada 19 Juni 2013, ada 141 titik, lalu 20 Juni 2013 ada 40 titik.

Setelah itu, berurutan, pada 21 Juni 2013, ada 13 titik dan 22 Juni 2013 ada 92 titik. Luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com