Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko Susilo Akui Panggilannya Dhika

Kompas.com - 25/06/2013, 17:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengaku dipanggil dengan nama Dhika di lingkungan keluarganya. Hal ini disampaikan Djoko menanggapi keterangan sejumlah saksi yang mengenalnya dengan nama Andhika.

“Memang benar di keluarga, nama panggilan saya Dhika, bukan Djoko Susilo,” kata Djoko dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Sebelumnya, saksi Henny Rayani dan Ali Suddin mengaku kenal dengan Mahdiana, istri kedua Djoko Susilo. Keduanya pernah membeli rumah dari Mahdiana. Menurut Henny dan Ali, Mahdiana memiliki suami yang bernama Andhika.

“Saya manggilnya Mas Dhika, namanya Andhika Susilo,” tutur Henny.

Mereka juga membenarkan bahwa Andhika adalah orang yang sama dengan terdakwa Djoko. Henny dan Ali mengaku pernah bertemu dengan Andhika suami Mahdiana. “Saat buka puasa bersama di rumahnya di Jalan Durian, saya bertemu dengan Mas Dhika. Saat ultah Mahdiana di restorannya, dan seingat saya cuma itu saja,” tutur Henny.

Saat ditanya tim jaksa penuntut umum KPK mengenai pekerjaan suami Mahdiana, Henny mengaku tidak tahu. Menurut Henny, Mahdiana pernah bercerita kepadanya bahwa dia tidak tahu apa pekerjaan suaminya sendiri.

“Dia (Mahdiana) tidak pernah tahu pekerjaan suaminya. Kalau ditanya, suaminya jawab pekerjaan saya rahasia negara,” katanya.

Selain itu, Henny membenarkan bahwa Mahdiana memiliki salon dan restoran. Dia pernah menginvestasikan uang Rp 1 miliar untuk bisnis restoran Mahdiana di Central Park, Jakarta. Dalam kasus dugaan pencucian uang proyek simulator SIM, Djoko didakwa menyamarkan hartanya yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, antara lain melalui pembelian aset yang diatasnamakan orang lain. Sejumlah aset Djoko berupa lahan dan bangunan diatasnamakan Mahdiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com