Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: PKS, Partai Kalah Sembiring...

Kompas.com - 20/06/2013, 14:30 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring irit bicara mengenai nasib partainya, Partai Keadilan Sejahtera, setelah Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan kesepakatan partai lain anggota koalisi.

"Partai Kalah Sembiring, hehehe.. Soal PKS, kita serahkan kepada Allah SWT," kata Tifatul seusai memantau sidang kasus M2 di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Ia juga tak mau menanggapi terlalu jauh soal kemungkinan ia dan dua menteri asal PKS didepak dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Menurut Tifatul, belum ada pembicaraan khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tiga menteri PKS terkait hal ini. Selain Tifatul, menteri PKS lainnya adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Sekarang kan menterinya dipanggil semua di sidang kabinet," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Tifatul juga membantah pernah mengusulkan evaluasi internal PKS. "Itu salah tangkap, teman Anda itu yang bertanya bagaimana RAPBN kemarin, ya nantilah kita evaluasi lagi, itu yang saya bilang. Anda sebutkan DPP mau dievaluasi struktur, segala macam, tidak ada itu," paparnya.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013 karena mereka menolak adanya kenaikan BBM dan dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salin Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim Sosialisasi kenaikan harga BBM. Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi.

Menurut dia, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com