Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Mahfudz untuk Tifatul: Santai Saja, Bro!

Kompas.com - 19/06/2013, 12:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan, yang mewadahi partai-partai koalisi pendukung pemerintah, akan menggelar rapat terkait posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. Rapat ini akan diadakan dalam waktu dekat.

Dari wacana yang berkembang, setelah PKS menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, partai itu berpeluang didepak dari koalisi, atau jatah kursi menterinya akan berkurang. Saat ini, ada tiga orang kader PKS yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, salah satunya Tifatul Sembiring. Menteri Komunikasi dan Informatika ini sempat menyatakan kekecewaannya atas sikap yang diambil PKS dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM.

Menanggapi kekecewaan Tifatul, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq berpesan kepada rekan separtainya itu.

"Santai saja, Bro!" kata Mahfudz, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Tifatul, yang juga anggota Majelis Syuro PKS, mengatakan, sikap penolakan itu tak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna. Menurutnya, seharusnya partai koalisi pun bereaksi saat fraksi PKS berdiri dalam barisan penolak kenaikan BBM dalam voting di forum rapat paripurna, Senin (17/6/2013).

Terkait desakan agar PKS keluar dari koalisi, kata Mahfudz, sudah lama diembuskan partai koalisi. Mahfudz mengatakan, hal itu tidak memengaruhi partainya karena desakan itu tak langsung dikeluarkan oleh Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Ini cerita lama, bahkan dari dua minggu lalu kami ingat ada partai yang begitu semangat ingin mengeluarkan PKS dari koalisi sebelum dilakukan voting," ucap Mahfudz.

Saat ditanya apakah partai yang mendesak didepaknya menteri dan PKS dari koalisi menghendaki kursi menteri PKS, menurutnya, hal itu bisa saja terjadi. Namun, wewenang mengangkat dan mencopot menteri ada di tangan Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com