Mengoptimalkan Sektor Swasta dalam Pengembangan Industri Pertahanan

SELAMA lima tahun terakhir, modernisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah difokuskan pada pengadaan alutsista dan material.

Meskipun persenjataan sangat penting untung mengembangkan postur pertahanan negara, kita tidak boleh melupakan bahwa ekosistem pertahanan yang kuat juga bergantung pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Industri pertahanan Indonesia harus mampu tidak hanya memelihara peralatan, tetapi juga berinovasi untuk menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan aparat keamanan dan pertahanan.

Faktanya, Indonesia telah menetapkan bahwa pengadaan alutsista harus disertai kewajiban pemasok melalui UU No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan.

Undang-undang ini mengharuskan akuisisi senjata dan peralatan harus didukung oleh offset, transfer teknologi, dan local content.

Dengan kata lain, sebagian besar pengadaan senjata harus memberikan manfaat bagi Indonesia dan industrinya.

Konsekuensi utama dari peraturan tersebut adalah bahwa industri pertahanan dalam negeri harus mampu menyediakan peralatan yang diproduksi dan diperoleh secara lokal, serta mampu bersaing di tingkat regional dan global.

Patut dicatat bahwa saat ini, sebagian besar BUMN yang paling diuntungkan dari skema tersebut adalah BUMN pertahanan – yang mencakup perusahaan-perusahaan papan atas seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT LEN atau PT Dahana.

Mereka berada pada posisi terbaik untuk menerima transfer teknologi dan memproduksi local content karena beberapa alasan.

Pertama, mereka mendapat dukungan dan suntikan modal dari pemerintah bila diperlukan. Dalam pandangan ini, perusahaan-perusahaan ini lebih siap secara ekonomi dan keuangan untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut.

Salah satu contohnya adalah PT Dirgantara Indonesia yang sudah bertahun-tahun mampu memproduksi pesawat sayap tetap dan sayap putar.

Saat ini, Casa CN.235 dan helikopter seperti Caracal yang digunakan TNI diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia di pabriknya di Bandung.

Sementara itu, PT PAL akan mendapatkan manfaat penuh dari transfer teknologi dari perusahaan Perancis Naval Group untuk membangun dua kapal selam Scorpene.

Dengan demikian, PT PAL akan menjadi satu-satunya galangan kapal di Asia Tenggara yang menguasai pembangunan kapal selam, serta mampu bersaing dengan negara-negara lain di Indo Pasifik seperti India, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan di sektor ini.

Meskipun BUMN pertahanan benar-benar merasakan manfaat dari modernisasi yang terjadi saat ini, perlu diingat bahwa membangun ekosistem industri pertahanan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan mereka saja, tetapi juga melibatkan pihak swasta.

Ada beberapa alasan mengenai hal ini, dan salah satunya adalah sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam rantai pasokan industri pertahanan.

BUMN pertahanan tidak bisa menangani semuanya sendiri dan memerlukan dukungan dari pihak swasta untuk menyediakan peralatan, subbagian, material, dan komponen pendukung lainnya.

Selain itu, sektor swasta juga bisa fokus pada peralatan yang spesifik agar BUMN fokus pada prioritas strategis.

Terakhir, dan mungkin yang paling penting, sektor swasta dapat berperan signifikan dalam inovasi industri pertahanan, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk pasar ekspor.

Contoh yang baik adalah PT Sentra Surya Ekajaya (SSE), yang berhasil mengembangkan kendaraan taktis lapis baja dan baru-baru ini memamerkan peralatannya di Eurosatory - pameran internasional terbesar untuk industri pertahanan dan keamanan darat - di Paris pada bulan Juni ini.

Selain itu, semakin banyak pelaku sektor swasta, seperti PT Infoglobal Teknologi Semesta, turut berperan besar dalam pengembangan industri pertahanan nasional.

Namun, terdapat beberapa upaya penting yang diperlukan untuk memastikan sektor swasta dapat benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan industri pertahanan.

Fokus pertama adalah memastikan bahwa baik BUMN pertahanan maupun perusahaan swasta mampu meningkatkan kapasitas dan kematangan industrinya.

Penting untuk dicatat bahwa banyak perusahaan swasta di sektor pertahanan kehilangan kapasitas di tingkat industri dan sebagian besar hanya bertindak sebagai distributor.

Hal ini menjadi keprihatinan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan industri pertahanan nasional.

Selain itu, beberapa perusahaan lainnya dibatasi oleh kurangnya kematangan industri, termasuk beberapa BUMN untuk produk dan proyek tertentu.

Penting bagi sektor swasta untuk fokus pada proyek-proyek yang dapat dicapai dan mengalokasikan sumber daya manusia yang memadai untuk proyek tersebut.

Hal ini juga berlaku bagi BUMN pertahanan, yang perlu fokus pada proyek-proyek yang dapat diselesaikan dengan sukses, daripada mengejar proyek-proyek besar di luar kapasitas dan kematangan industri mereka.

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pemerintah telah menetapkan strategi yang jelas untuk melibatkan sektor swasta.

Dalam konteks ini, holding BUMN pertahanan, DEFEND ID, mempunyai peran dengan melibatkan perusahaan swasta dalam proyek-proyek besar, baik sebagai subkontraktor maupun fokus pada bagian dan subbagian proyek utama.

Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan fakta bahwa sektor swasta tidak dapat memanfaatkan kelonggaran seperti pembebasan bea masuk yang dapat berdampak pada harga dan daya saingnya.

Misalnya, akan lebih murah bagi perusahaan swasta untuk mengimpor peralatan rakitan lengkap ke luar negeri dan mendapatkan manfaat dari pembebasan bea masuk karena kliennya adalah pemerintah, dibandingkan dengan mengimpor bahan dan mesin serta mengembangkan peralatan tersebut di dalam negeri.

Oleh karena itu, sektor swasta mempunyai peran penting untuk mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia, terutama dalam proyek-proyek strategis yang sedang berjalan seperti kapal selam Scorpene.

Namun, partisipasi sektor swasta ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan BUMN pertahanan.

Dukungan ini harus diiringi dengan fokus pada proyek-proyek yang realistis, agar sektor swasta dapat berkontribusi secara maksimal dalam pengembangan ekosistem pertahanan nasional.