Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Tembusan data tersebut tertulis kepada Kepala Bais TNI, Wakil Kepala Bais TNI, serta Direktur A dan Direktur G Bais TNI.

Data-data yang tertulis seperti aksi unjuk rasa sampai peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Aksi Penolakan Terhadap Habib Rizieq Shihab dan FPI di Beberapa Daerah", atau "Peringatan HUT OPM di Beberapa Daerah".

Baca juga: Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pada hari dugaan peretasan tersebut diunggah, Markas Besar TNI langsung memberikan respons.

“Terkait akun Twitter Falcon Feed yang merilis bahwa data Bais TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh Tim Siber TNI,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar.

Dua hari berselang, TNI masih mendalami peretasan tersebut. Gumilar mengatakan, data yang diretas merupakan data-data lama.

“Data yang diretas adalah data lama yang baru dirilis tahun 2024 (oleh peretas),” ujar Gumilar melalui pesan tertulis, Rabu (26/6/2024).

Saat ini, lanjut Gumilar, server Bais TNI dinonaktifkan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Kekhawatiran bocornya data teknis dan operasi

Analis militer dan pertahanan Fauzan Malufti mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, organisasi, standar operasional prosedur (SOP), sumber daya manusia (SDM), sampai hardware dan software yang digunakan terkait keamanan siber TNI.

"Berhasil ditembusnya data Bais TNI, apalagi bersamaan dengan data-data lain yang seharusnya diamankan oleh pemerintah, juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan negara lain dan perusahaan-perusahaan asing untuk menjual alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern-nya kepada Indonesia," tutur Fauzan kepada Kompas.com, Rabu petang.

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Fauzan khawatir akan bocornya data-data teknis, pola pemeliharaan, dan operasi alutsista ke pihak luar. Hal ini tentunya berbahaya bagi negara-negara yang menggunakan alutsista serupa dengan TNI.

"Jika keamanan siber TNI atau pemerintah secara keseluruhan lemah, otomatis akan muncul kekhawatiran apakah data-data teknis hingga pola pemeliharan dan operasi alutsista juga bisa diketahui oleh pihak luar dan membahayakan negara-negara lain yang juga menggunakan alutsista serupa," kata Fauzan.

Fauzan mengatakan, hal ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi industri pertahanan Indonesia untuk menjaga kerahasiaan teknologi dan knowledge yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asing melalui program imbal dagang kandungan lokal (IDKLO).

Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan, setiap data, baik lama maupun baru, merupakan suatu informasi penting. Data lama yang bocor bisa menjadi jalan untuk kejahatan siber lain.

Data lama yang berisi informasi pribadi bisa dimanfaatkan kalangan tertentu demi kepentingan tertentu.

"Ini bisa dimanfaatkan untuk profiling target serangan berikutnya, termasuk bisa dimanfaatkan intelijen negara lain,” kata Ardi, dikutip dari Kompas.id.

Langkahnya, beragam informasi pribadi dianalisis kerentanannya terhadap serangan.

Contohnya dengan mengirimkan virus ke ribuan pegawai dengan harapan ada salah satu pegawai yang lalai. Kelalaian bisa berujung bocornya data informasi yang lebih serius.