Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data-data dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dibobol oleh peretas.

Dugaan peretasan itu diunggah akun X (Twitter), @FalconFeedsio, Senin (24/6/2024).

Unggahan FalconFeedsio tersebut disertai entitas dari peretas, yakni MoonzHaxor.

“Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!” tulis unggahan tersebut yang disertai foto.

Baca juga: Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data Bais TNI dibocorkan MoonzHaxor di situs atau forum jual beli data, BreachForums.

“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis cuitan @FalconFeedsio.

Bersamaan dengan itu, data Indonesia Automatic Finger Identification System (Inafis) Polri juga dibobol oleh entitas yang sama.

Dalam unggahan di Breach Forums, MoonzHaxor ingin menjual data Bais TNI berukuran 773 kilobyte (kB) dengan harga 1.000 dollar AS, sedangkan file berukuran 33,7 gigabyte (GB) dengan Harga 7.000 dollar AS.

Data memuat nama, satuan hingga aksi unjuk rasa

Baca juga: Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Penelusuran Kompas.com melalui laman Breach Forums, Rabu (26/6/2024) petang, menunjukkan data yang diretas berupa nama-nama prajurit, pangkat, asal satuan, email, nomor telepon, nomor registrasi pokok (NRP), hingga data aksi-aksi unjuk rasa.

Contohnya, termuat nama Kolonel (Caj) Anang Zamiarto dengan tambahan atribusi seperti "Geospasika", "anangz", "anangz@kmail24.co.id", "samsung" hingga "SM-G610F".

Data itu selaras ketika dicocokkan dengan laman di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Anang Zamiarto berpangkat kolonel dan menjabat Asisten Umum Satuan Intelijen Geospasika Bais TNI.

Namun, sejumlah data kurang mutakhir atau update. Misalnya, dilansir dari Kompas.id, data Erikson Naek P Simanjuntak berbeda, karena ia tercatat berpangkat kolonel meskipun sudah brigadir jenderal.

Baca juga: Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Penelusuran Kompas.com berlanjut ke data selanjutnya berbentuk .zip yang diunggah MoonzHaxor di laman Breach Forums.

Salah satu file memuat data terkait perkembangan situasi menonjol pada 1 Desember 2020. Data itu tertulis dari "Satuan Tugas Majapahit" dan bersifat rahasia.

Tembusan data tersebut tertulis kepada Kepala Bais TNI, Wakil Kepala Bais TNI, serta Direktur A dan Direktur G Bais TNI.

Data-data yang tertulis seperti aksi unjuk rasa sampai peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Aksi Penolakan Terhadap Habib Rizieq Shihab dan FPI di Beberapa Daerah", atau "Peringatan HUT OPM di Beberapa Daerah".

Baca juga: Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pada hari dugaan peretasan tersebut diunggah, Markas Besar TNI langsung memberikan respons.

“Terkait akun Twitter Falcon Feed yang merilis bahwa data Bais TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh Tim Siber TNI,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar.

Dua hari berselang, TNI masih mendalami peretasan tersebut. Gumilar mengatakan, data yang diretas merupakan data-data lama.

“Data yang diretas adalah data lama yang baru dirilis tahun 2024 (oleh peretas),” ujar Gumilar melalui pesan tertulis, Rabu (26/6/2024).

Saat ini, lanjut Gumilar, server Bais TNI dinonaktifkan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Kekhawatiran bocornya data teknis dan operasi

Analis militer dan pertahanan Fauzan Malufti mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, organisasi, standar operasional prosedur (SOP), sumber daya manusia (SDM), sampai hardware dan software yang digunakan terkait keamanan siber TNI.

"Berhasil ditembusnya data Bais TNI, apalagi bersamaan dengan data-data lain yang seharusnya diamankan oleh pemerintah, juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan negara lain dan perusahaan-perusahaan asing untuk menjual alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern-nya kepada Indonesia," tutur Fauzan kepada Kompas.com, Rabu petang.

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Fauzan khawatir akan bocornya data-data teknis, pola pemeliharaan, dan operasi alutsista ke pihak luar. Hal ini tentunya berbahaya bagi negara-negara yang menggunakan alutsista serupa dengan TNI.

"Jika keamanan siber TNI atau pemerintah secara keseluruhan lemah, otomatis akan muncul kekhawatiran apakah data-data teknis hingga pola pemeliharan dan operasi alutsista juga bisa diketahui oleh pihak luar dan membahayakan negara-negara lain yang juga menggunakan alutsista serupa," kata Fauzan.

Fauzan mengatakan, hal ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi industri pertahanan Indonesia untuk menjaga kerahasiaan teknologi dan knowledge yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asing melalui program imbal dagang kandungan lokal (IDKLO).

Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan, setiap data, baik lama maupun baru, merupakan suatu informasi penting. Data lama yang bocor bisa menjadi jalan untuk kejahatan siber lain.

Data lama yang berisi informasi pribadi bisa dimanfaatkan kalangan tertentu demi kepentingan tertentu.

"Ini bisa dimanfaatkan untuk profiling target serangan berikutnya, termasuk bisa dimanfaatkan intelijen negara lain,” kata Ardi, dikutip dari Kompas.id.

Langkahnya, beragam informasi pribadi dianalisis kerentanannya terhadap serangan.

Contohnya dengan mengirimkan virus ke ribuan pegawai dengan harapan ada salah satu pegawai yang lalai. Kelalaian bisa berujung bocornya data informasi yang lebih serius.