JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sejken) PDI-P Hasto Kristiyanto disebut masih aktif bertugas dan sedang memimpin rapat internal persiapan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga saat mengumumkan rencana kegiatan penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024.
“Tadi ada pesan dari Pak Sekjen karena beliau memimpin rapat untuk pilkada,” ujar Eriko di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
Menurut Eriko, pengumuman acara penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 seharusnya disampaikan langsung oleh Hasto.
Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Belum Ada Pembicaraan Hasto Dicopot sebagai Sekjen
Namun, Hasto berhalangan hadir karena masih memimpin rapat terkait Pilkada, sehingga menunjuk Eriko untuk menggantikannya.
“Jadi diwakilkan kepada saya untuk menyampaikan saya selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga,” ucap Eriko.
Usai mengumumkan kegiatan tersebut, Eriko pun bersedia melakukan sesi wawancara.
Meski begitu, Eriko enggan berkomentar lebih jauh soal kabar pergantian Sekjen PDI-P yang kini dijabat oleh Hasto.
“Ah ini jangan, kita bicara Pilkada aja lah. Nanti ditanyakan langsung lah sama Sekjen atau sama Ronny Talapessy ya kan, cukup lah yah,” kata Eriko.
Baca juga: Hasto PDI-P Sebut Risma Belum Ditugaskan untuk Maju pada Pilkada Jatim
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada rencana PDI-P mencopot Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Hal ini disampaikan usai ditanya tentang kabar bahwa PDI-P akan mengganti Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Said menyatakan, tidak ada pembicaraan apa pun tentang pergantian Sekjen di PDI-P.
"Terhadap isu pergantian Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, sampai saat ini saya tidak mendengar isu itu, tidak pernah mendengar isu itu dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
"Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," tambahnya.
Said menerangkan, PDI-P juga menyerahkan sepenuhnya terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Dalam arti, tegas Said, PDI-P tidak pernah melakukan intervensi mengganggu kerja-kerja KPK dalam pemeriksaan terhadap Hasto.
Baca juga: Pilkada Kota Blitar 2024, Hasto: Dicari Anak Muda Berwawasan Global
"PDI-P tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
Lebih jauh, dia menyampaikan bahwa PDI-P tentu memberikan pendampingan hukum terhadap Hasto selama pemeriksaan. Hal yang sama diyakininya juga akan dilakukan partai politik lain jika kadernya tertimpa masalah serupa.
"Kalau pendampingan hukum atau advokasi saya pikir semua partai melakukan itu, apalagi menyangkut Hasto yang merupakan sekjen partai," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.