Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya membenahi dunia digital dan keamanan siber di Indonesia dinilai kerap menjadi rumit hanya karena urusan politik.

Hal itu menjadi sorotan dalam kasus serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara, menyebabkan data sejumlah kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah tak bisa diakses karena dienkripsi peretas.

Menurut pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, kritik masyarakat tentang posisi pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berlatar militer dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua relawan Projo tidak bisa dikesampingkan oleh pemerintah.

Sebab dalam mengelola dunia siber, kata Alfons, memang diperlukan orang-orang yang berlatar belakang teknis teknologi informasi dan berkecimpung di dunia itu ketimbang mengedepankan urusan politik.

"Ini memang menjadi salah satu penyebab masalah dan akar masalahnya memang agak rumit," kata Alfons saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Alfons menyampaikan, sistem pemerintahan di Indonesia memang membutuhkan dukungan dari partai politik.

Selain itu, posisi di kementerian dan Badan Usah Milik Negara (BUMN) juga kerap dijadikan sebagai sarana balas budi atau barter dukungan terhadap pemerintahan.

"Mungkin hal ini bisa menjadi evaluasi dari pemerintah untuk lebih bijak melakukan hal ini," ujar Alfons.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut pelaku serangan siber meminta tebusan 8 juta dollar Amerika Serikat, jika pemerintah ingin membuka enkripsi terhadap sistem data PDN yang terinfeksi.

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Minta Peretasan Server PDN Diinvestigasi, Wapres: Tak Boleh Terjadi Lagi!

Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

Peladen (server) PDN Sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur mengalami serangan siber perangkat lunak jahat dengan tebusan (ransomware).

Lembaga yang mengelola peladen PDN Sementara adalah konsorsium Telkom dan Lintasarta.

PDN Sementara mengalami serangan brain chiper ransomware pengembangan terbaru bernama lockbit 3.0.

Perangkat lunak jahat itu bekerja dengan cara mengambil alih kendali akses terhadap data, lalu menguncinya dengan sandi yang hanya bisa dibuka jika korban membayar tebusan dengan nilai yang ditentukan pelaku.

Baca juga: Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Akan tetapi, kemungkinan besar pelaku sudah terlebih dulu menyalin data masyarakat yang berada di PDN sebelum dikunci. Data masyarakat yang sudah terlanjur berada di tangan pelaku juga berpotensi diperdagangkan di situs khusus para peretas.

Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.

Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.

PDN Sementara digunakan karena PDN utama belum dioperasikan. PDN dibangun pemerintah akan berada di 4 lokasi yaitu Cikarang-Jawa Barat, Batam-Kepulauan Riau, Ibu Kota Nusantara (IKN)-Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur.

PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs daring pada 2023.

Baca juga: PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menyebut, sistem aplikasi pelintasan keimigrasian saat ini telah kembali normal.

Sistem keimigrasian sempat terdampak akibat gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Kamis (20/6/2024).

Silmy mengatakan, sistem pelintasan digital telah pulih dan beroperasi sejak Sabtu (22/6/2024) malam.

“Kami harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara. Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery yang dilakukan rekan-rekan di imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi,” kata Silmy dalam keterangan resmi diterima Kompas.com, Senin (24/6/2024).