Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun yang ke-63 pada hari ini, Jumat (21/6/2024).

Di tengah momen kebahagiaan bertambahnya usia, Jokowi mendapatkan hadiah sekaligus harapan terkait upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya kurang lebih empat bulan lagi diharapkan memilih calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbaik. Dalam arti, tidak memiliki cacat etik dan moral.

“Pilihlah yang terbaik, jangan ada orang-orang yang cacat etik, cacat moral itu dipilih, jangan ada kuota untuk polisi dan jaksa, biarkan persaingan secara bebas. Pilih yang terbaik itu akan jadi legacy. Kalau salah pilih, ini akan jadi legacy buruk,” kata Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman kepada Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Jokowi Ulang Tahun Ke-63, Prabowo Doakan Sehat

Kemudian, Jokowi juga mendapat titipan untuk teliti sebelum mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Jangan sampai independensi Polri mengalami kemunduran.

Lebih lanjut, Zaenur menyebut bahwa kinerja pemerintahan Jokowi selama hampir 10 di bidang pemberantasan termasuk buruk. Sebut saja pelemahan KPK melalui revisi undang-undang.

Kemudian, bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan selama hampir 10 tahun. Artinya, tidak ada perbaikan.

“Dari IPK ketika Presiden Jokowi menjabat itu di tahun 2014, IPK Indonesia di angka 34. Sekarang, terakhir di 2023, itu berada di angka 34. Artinya terjadi stagnasi, tidak ada satu pun peningkatan dari IPK. Itu artinya wasting time, membuang-buang waktu tanpa ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi,” ujar Zaenur.

Baca juga: Vonis Rendah Achsanul Qosasi Disebut Alarm dalam Pemberantasan Korupsi

Selanjutnya, menurut Zaenur, selama pemerintahan Jokowi tidak ada instrumen peraturan perundang-undangan yang memberikan sumbangsih terhadap pemberantasan korupsi.

"Tidak ada produk peraturan perundang-undangan yang disahkan untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi. Misalnya, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Uang Kartal, pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tidak ada yang dihasilkan,” katanya.

Oleh karena itu, pada momen ulang tahun dan menjelang pergantian pemerintahan, Zaenur berharap Jokowi meninggalkan legacy yang baik di bidang pemberantasan korupsi guna dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961.

Tahun ini menjadi ulang tahun terakhir bagi Jokowi sebagai Presiden RI karena akan mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Sementara itu, dari perhitungan Transparency International Indonesia (TII), IPK atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023.

"Skor CPI 2023 kita adalah 34. Artinya, kita berada dalam kondisi yang stagnan secara skor. Di 2022 kita 34, di tahun 2023 kita 34," kata Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024.

Wawan mengatakan, IPK di angka 34 membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Menurut Wawan, skor ini membuat Indonesia berada jauh di bawah Singapura dengan angka 83, Malaysia dengan skor 50, Vietnam 41, dan Thailand dengan skor 35.

Baca juga: Ultah Ke-63, Jokowi Tetap Ngantor Seperti Biasa