Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Kompas.com - 18/06/2024, 12:08 WIB

Singgih Wiryono,

Krisiandi

Tim Redaksi

Singgih Wiryono

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Seorang pengunjuk rasa dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) saat mengikuti aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (1/6/2024). Aksi bertajuk All Eyes on Rafah itu sebagai bentuk protes atas kekejaman Israel yang melakukan serangan di Rafah, Gaza Selatan, Palestina dan meminta Amerika Serikat untuk menghentikan dukungan kepada Israel. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI menyebut saat ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprioritaskan gencatan senjata untuk konflik Palestina-Israel.

Belum ada prioritas misi perdamaian untuk Palestina-Israel yang dibahas.

Hal itu dijelaskan Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat menanggapi isu pengiriman warga sipil ke Gaza, Palestina.

"Adapun prioritas saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata," kata Roy dalam keterangan tertulis, Senin (17/6/2024).

Roy mengatakan, untuk mengirimkan pasukan perdamaian termasuk warga sipil ke Gaza, harus melalui misi perdamaian PBB.

Pengiriman warga sipil dan pasukan hanya akan diterjunkan setelah ada mandat PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran peacekeeping operation (PKO) di Gaza," tutur Roy.

Jika di kemudian hari mandat untuk misi perdamaian terjadi, maka pasukan dan warga sipil Indonesia diperbolehkan untuk membantu secara langsung ke lapangan.

Namun tidak semua warga sipil bisa dikirim, warga sipil yang terpilih disesuakan dengan kemampuan dan kebutuhan di lokasi konflik.

"Pengiriman misi PBB baik terkait jumlah, komposisi, dan jenis keahlian pada saatnya nanti, selalu di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," tandasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan, masyarakat sipil bisa ke Gaza dengan untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban perang.

Masyarakat sipil bisa bergabung dengan pasukan perdamaian, Batalyon Zeni yang bakal dikirim ke Jalur Gaza jika mendapat izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Batalyon Zeni bertugas membangun berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah hingga tempat rehabilitasi.

Tempat-tempat tersebut akan diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya untuk melayani warga Palestina.