Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi

Kompas.com - 13/06/2024, 11:15 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) John Kenedy Azis meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menyelesaikan distribusi kartu nusuk secepatnya.

Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, ia menegaskan pentingnya penanganan serius dari Kemenag terhadap masalah tersebut. 

"Kami meminta Kemenag serius untuk menyelesaikan (distribusi) kartu nusuk ini. Kartu ini merupakan syarat penting bagi jemaah haji untuk melaksanakan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)," ujar John Kenedy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan John Kenedy saat mengikuti pertemuan dalam rangka Pengawasan Haji 2024 di Jarwal, Mekkah, Rabu (12/6/2024). Dalam pertemuan ini, ia menerima laporan bahwa ribuan jemaah haji Indonesia belum menerima kartu nusuk yang sangat penting untuk pelaksanaan ibadah haji di Armuzna.

Baca juga: 8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Kartu nusuk menjadi salah satu persyaratan penting bagi jemaah haji untuk bisa masuk dan melaksanakan puncak haji di Armuzna. Tanpa kartu ini, jemaah tidak akan diizinkan memasuki kawasan tersebut.

Informasi yang diperoleh Timwas Haji DPR menyebutkan bahwa sekitar 15.000 jemaah haji Indonesia masih belum menerima kartu nusuk mereka.

Saat ini, pemerintah sendiri sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan target distribusi selesai pada Rabu (12/6/2024).

"Timwas Haji DPR mendesak Kemenag untuk segera menyelesaikan masalah ini agar seluruh jemaah haji dapat menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji, terutama di puncak haji di Armuzna," imbuh John Kenedy.

Baca juga: Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Sementara itu, salah seorang jemaah asal Bandung, Dewi, merasa cemas karena belum menerima kartu nusuknya.

Dari ratusan jemaah haji kloter KJT-2 asal Bandung, hanya Dewi yang belum mendapatkan kartu tersebut. Ia dijanjikan akan menerima kartu nusuk paling lambat Kamis (13/6/2024).

"Katanya hari ini, Rabu (12/6/2024) kalau tidak besok Kamis (13/6/2024). Itulah khawatir, kalau ada kepastian kan saya tenang. Mudah-mudahan secepatnya," ujar Dewi.

Kemenag diharapkan dapat menyelesaikan distribusi kartu nusuk dengan cepat agar semua jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan lancar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com